PAPUA INDAH DAN DAMAI

Menyuarakan kedamaian dan keindahan bumi Papua untuk bangsa ini...

Tanahku Papua

Papua, Indonesia kecilku...

Jayapura City

...ibukota Papua yang memikat di malam hari...

Festival Lembah Baliem

budaya luhur suku Dani, Lani, dan Yali sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan

Cenderawasih

burung khas Papua sebagai 'bird of Paradise'

Tawa Papua

potret dari keceriaan anak-anak di Papua

Raja Ampat

gugusan pulau yang indah dan exotic

Halaman

Jumat, 12 Desember 2014

NEW CALEDONIA AJAK INDONESIA KERJA SAMA MARITIM DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Brigadir Jenderal Luc de Revel bersama Konjen Widyarka
New Caledonia - Bukan kali pertama ini New Caledonia membina suatu hubungan baik dengan Indonesia. Sebelumnya New Caledonia sebagai negara yang tergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG), pernah terlibat dalam suatu kunjungan ekonomi dan budaya ke Indonesia sebagai sesama negara yang memiliki rumpun Melanesia. 

Pengalaman panjang Indonesia dalam penanganan masalah kemanusiaan dan bencana alam juga diakui oleh negara kecil di lautan Pasifik seperti New Caledonia ini, dan mengajak Indonesia untuk bergabung dalam latihan bersama.

"Partisipasi Indonesia dalam latihan gabungan operasi bantuan kemanusiaan Croix du Sud (Bintang Pari) di masa mendatang akan menjadi hal yang penting. Indonesia dapat memulainya dengan menjadi observer, atau langsung terlibat dalam latihan gabungan ini," ujar Brigadir Jenderal Luc de Revel saat berbincang dengan Konjen RI Noumea, Widyarka Ryananta di markas Angkatan Bersenjata Prancis New Caledonia, Kamis waktu setempat, (11/12/2014).

Tawaran untuk melakukan latihan gabungan Angkatan Bersenjata oleh Konjen Widyarka akan diteruskan kepada pemerintah Indonesia untuk mendapat pertimbangan. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana, latihan gabungan tersebut dipandang sebagai suatu langkah preventif dalam menghadapinya. 

"Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerja sama maritim dengan negara-negara kepulauan di kawasan," kata Widyarka.

Croix du Sud diawali dengan penandatangan FRANZ (France, Australia & New Zealand) Agreement pada tahun 1992. Dalam pelaksanaanya, Croix du Sud ditujukan untuk melakukan operasi bantuan kemanusiaan, termasuk evakuasi di wilayah Pasifik Selatan jika terjadi bencana alam. Latihan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali ini diikuti oleh beberapa negara di kawasan perairan Pasifik, di antaranya Perancis (New Caledonia), Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Tonga dan Vanuatu. 

Kemudian pada tahun 2012, untuk pertama kalinya pasukan militer dari wilayah non Pasifik seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang turut serta dalam latihan gabungan Croix du Sud di New Caledonia.

Brigadir Jenderal Revel mengungkapkan, meskipun saat ini Indonesia belum memiliki hubungan kerja sama secara langsung dengan New Caledonia, namun penting baginya untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pertahanan. (red)

Rabu, 10 Desember 2014

KATA KSAD TENTANG PANIAI

Jakarta - Menyikapi permasalahan yang terjadi di Paniai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menduga ada tembakan dari atas bukit Gunung Merah dalam kerusuhan yang terjadi di Lapangan Suharto, Kabupaten Paniai, Papua, yang menewaskan empat orang warga sipil. KSAD menduga ada taktik bebek dalam insiden berdarah itu.

"Kebetulan pas kemarin rapat di Menko Polhukam, di sana (lokasi bentrokan) itu ada semacam taktik bebek namanya. Taktik bebek itu, rakyat dikedepankan dan dari belakang ada tembakan. Jadi kita lihat di sananya, bagaimana kejadiannya," kata Gatot, saat pelepasan 1.169 Satgas Kontingen Garuda (Konga) 'United Nations Interim Force in Lebanon' (UNIFIL) untuk misi perdamaian PBB di Lebanon di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12).

KSAD mengaku, tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber letusan senjata tersebut, mengingat tidak ada pasukan di atas bukit Gunung Merah tersebut.

"Kebetulan saya mendengar dari Panglima TNI dan Kapolri, dan serta Polda dan Kodam juga. Sebelumnya dari atas bukit itu sudah ada tembakan juga. Di bawahnya itu kan ada Koramil dan Polsek. Hal itu yang perlu kita cek kebenarannya," ucapnya.

Disinggung apakah ada keterlibatan kelompok bersenjata, Gatot tidak memungkiri hal tersebut. 

"Kalau di atas bukit ada tembakan, sedangkan TNI tidak ada dan polisi tidak ada di situ. Jadi siapa itu. Nah itu saja," tegasnya.

Menurut Gatot, apa yang terjadi di Papua, tidak bisa dilepaskan dari tanggal 1 Desember (HUT OPM). Namun demikian, untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya Asintel dan Ditserse Polda Metro sudah ke Papua. Selanjutnya, mereka akan membuat laporan.

"Jadi mereka nanti yang melaporkan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Saya hanya mengirim pasukan saja di sana untuk melakukan investigasi," tutur Gatot.

Dalam peristiwa itu, sedikitnya 4 warga tewas. Mereka adalah Yulian Yeimo (16), Simon Degey (17), Alfius Gobay (17) dan Alfius Youw (17). Gatot mengaku, sudah menggelar rapat dengan Menko Polhukam Tedjo Eddy Pudjijanto. Para pelaku diduga memanfaatkan warga sebagai tameng untuk menyerang TNI-Polri.

Senada dengan KSAD, secara terpisah salah satu aktivis HAM Papua, Yohanes Douw mengatakan, korban yang tewas tertembak belum bisa dipastikan pelakunya. Hal ini dikarenakan memang di wilayah Paniai juga terdapat kelompok bersenjata.

“Penembakan terjadi di depan lapangan Soeharto Enarotali. Luka tembak di perut. Peluru masih dalam tubuh. Ada 22 korban luka ringan yang kakinya tertembus peluru,” kata Douw via teleponnya, Senin (8/12).

PERNYATAAN MENKO POLHUKAM TENTANG PANIAI

Menko Polhukam Tedjo Edhy. MI/Panca Syurkani
Menko Polhukam (red)

Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno tidak mau aparat keamanan terus-menerus disalahkan dalam kasus kerusuhan di Papua. Menurutnya, selalu ada kemungkinan ada pihak ketiga yang terlibat, seperti kasus di Paniai.

Menurut laporan sementara hasil investigasi, ada peluru yang tidak mungkin datang dari arah aparat di lapangan. Temuan itu kini sedang didalami.

"Menurut KSAD ada tembakan dari atas, ini perlu dilihat," ujar Tedjo di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).

Bila melihat kondisi di lapangan saat terjadinya bentrok, peluru yang aparat lepaskan pasti datangnya dari arah samping korban. Tidak mungkin peluru datang dari atas sebab posisi aparat dan korban sejajar.

"Pasti akan ada investigasi dari mana pelurunya," sambungnya kepada pers yang mencegatnya usai melepas Presiden Jokowi bertolak ke Korea.

Tedjo juga memastikan kondisi saat ini di Paniai, Papua, sudah kembali kondusif. Panglima TNI melaporkan sudah ada upaya-upaya pendekatan dengan keluarga para korban untuk menyelesaikan kasus dengan cara terbaik.

"Penyelesaiannya dengan acara adat, misalnya dengan membakar batu itu. Kami akan selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terus salahkan aparat," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Minggu (7/12/2014), terjadi bentrok antara warga dan aparat keamanan di Paniai. Akibatnya, beberapa orang tewas tertembus timah panas. (red)

Selasa, 09 Desember 2014

POLRI TUDING ADA DALANG RUSUH PANIAI

Keterangan Pers Kombes Pudjo (red)
Jayapura – Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kabar tewasnya empat orang warga Kabupaten Paniai, Papua ketika terjadi kerusuhan di wilayah itu, Senin (8/12) pagi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo mengatakan, informasi yang beredar ada empat warga setempat yang belum diketahui identitasnya, tewas akibat terkena tembakan.

“Tapi belum bisa dipastikan. Apakah benar terkena tembakan atau apa, karena sempat terjadi baku pukul antar warga di sekitar area pohon Natal, Enarotali sekira pukul 20.00 WIT. Waktu itu sempat terdengar suara tembakan. Kalaupun kena tembakan harus dilakukan otopsi untuk memastikan itu pelurunya dari senjata siapa,” kata Kombes (Pol) Pudjo, Senin (8/12) petang.

Menurutnya, kerusuhan di wilayah itu berawal dari salah paham antar masyarakat di Pondok Natal, Gunung Merah. Kala itu, seorang pengendara motor melintas tanpa menyalakan lampu kendaraannya, Minggu (7/12) sekira pukul 20.00 WIT. Warga yang di lokasi kemudian meneriaki yang bersangkutan.

“Orang tersebut mengancam masyarakat yang ada di situ. Dia kemudian kembali lagi membawa sekitar delapan orang rekannya. Terjadilah baku pukul dengan kurang lebih lima orang yang ada di situ,” ucapnya.

Dikatakan, ketika terjadi perkelehian, terdengar suara tembakan. Namun ia tak bisa memastikan siapa yang mengeluarkan tembakan. Pada Senin (8/12) sekira pukul 02.30 WIT, terjadi kebakaran di Kantor KPU Paniai. Meski api bisa dipadamkan, namun kerusakan cukup banyak.

“Senin (8/12) sekitar pukul 08.00 WIT warga memalang kantor KPU yang terbakar. Polisi lalu bernegosiasi untuk membuka palang. Namun ketika sedang bernegosiasi, terdengar rentetan tembakan dari arah gunung. Tidak diketahui siapa yang mengeluarkan tembakan,” ucapnya.

Dikatakan, pasca suara tembakan itu, ratusan masyarakat dari arah gunung menyerang Koramil Enarotali. Tiga anggota TNI yang berjaga di Koramil setempat mengalami luka akibat lemparan batu dan terkena panah. Namun belum diketahui identitas korban.

“Usai menyerang markas Koramil, massa kemudian menuju markas Polsek Kota Paniai Timur, yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Koramil. Tiga anggota Polsek juga mengalami luka parah. Aparat yang terluka di markas Polsek dan Koramil sampai kini belum dievakuasi, karena belum bisa tembus. Massa menguasai lokasi,” katanya.

Katanya, kini polisi menyelidiki siapa aktor di balik pembakaran kantor KPU, dan penyerangan Koramil dan Polsek setempat. Ia menduga ada dalang utama di balik itu. Pudjo juga meminta warga dan aparat TNI serta Polri di Paniai menahan diri dan tidak terprovokasi.

“Insiden Paniai merupakan bentuk provokasi yang direncanakan orang tak bertanggung jawab. Namun kami belum bisa pastikan siapa orang tersebut. Masih diselidiki. Situasi di sana masih mencekam,” ucapnya.

Sementara salah satu aktivis HAM Papua, Yohanes Douw mengatakan, korban tewas berjumlah lima orang yakni Habakuk Degei, Bertus Gobay, Neles Gobay, Yopianus Gobay dan Yulianus Yeimo. Ia menduga, pelaku penembakan adalah aparat gabungan TNI/Polri. Namun ini hanyalah dugaan dan ia belum bisa memastikan para pelaku penyebab tewasnya warga Paniai tersebut, karena memang di wilayah ini juga terdapat kelompok bersenjata.

“Penembakan terjadi di depan lapangan Soeharto Enarotali. Luka tembak di perut. Peluru masih dalam tubuh. Ada 22 korban luka ringan yang kakinya tertembus peluru,” kata Douw via teleponnya, Senin (8/12).

Hingga kini informasi yang beredar di masyarakat dan awak media masih simpang siur. Belum ada infomasi pasti jumlah korban tewas dan luka serta penyebab awal terjadinya rusuh itu. Sejumlah pihak memberikan informasi dan data yang berbeda sesuai versi mereka. (red)

PANIAI RUSUH DAN WARGA TEWAS TERTEMBAK

Wadir Intelkam Polda dan Asintel Kodam/XVII Cenderawasih tiba di Paniai
Bupati Paniai datang menenangkan massa yang terprovokasi OTK (red)

Paniai - Situasi keamanan di kota Enarotali, Paniai, Papua memanas. 4 Warga tertembak dan 13 luka berat dirawat di RSUD Madi, Enarotali.

Pihak Polda Papua melalui Kabid Humasnya membenarkan hal tersebut. Pudjo menjelaskan, kejadian bermula saat seseorang berkendara tanpa lampu, Minggu (7/12) malam. Ia ditegur warga dan marah. Tak lama berselang, orang itu datang bersama teman-temannya dan berkelahi dengan masyarakat.

"Di lokasi tersebut sempat terjadi penembakan 3 kali oleh kelompok yang baru datang," jelas Pudjo.

Peristiwa itu berlanjut pada pukul 02.30 WIT. KPUD Paniai dibakar oleh sekelompok massa. Pelaku belum diketahui. Pagi harinya, terdengar rentetan tembakan. Anggota polisi yang berjaga di sekitar lokasi, mundur ke Polsek dan Polres. Ratusan orang kemudian menyerbu Koramil Paniai dan Polsek Paniai Timur.

"Saat terjadi hujan batu dan panah. 3 anggota Polsek luka dan 3 anggota Koramil luka 3 mobil masyarakat dan 1 mobil TNI rusak berat, kaca-kaca Polsek dan Koramil hancur," kata Pudjo. 

Dari informasi yang disampaikan Ketua LMA Paniai, Jhon Gobay, kejadian itu berimbas dari pemukulan 1 warga sipil oleh OTK hingga pingsan pada malam harinya. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 10.00 Wit, ratusan orang menyerang Polsek setempat.

"Saat itulah terjadi penembakan terhadap 4 warga sipil oleh OTK, yakni Habakuk Degei, Neles Gobay, Bertus Gobai, dan Apinus Gobai tewas. Penembak tidak kita ketahui karena berasal dari Gunung Merah. 13 orang yang terluka sekarang masih dalam RSUD Paniai," kata Jhon Gobay. (red)

TIMSUS GABUNGAN TNI/POLRI TEMUKAN KEMBALI PISTOL TNI AU


Jumpa Pers perwakilan TNI/Polri oleh Kabid Humas Polda (red)
Jayapura - Tim Khusus (Timsus) Gabungan TNI/Polri di Papua, telah menemukan kembali tiga pucuk senjata api jenis pistol milik TNI AU yang hilang di kawasan wisata Gunung Cycloop, Kali Kemiri, Sentani, Kabupaten Jayapura. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pudjo, Selasa (09/11), mengatakan bahwa senjata api milik anggota TNI AU itu diambil Yopi Gombo (20 thn) pada 15 November lalu, saat ketiga anggota TNI-AU sedang berekreasi. Selanjutnya senpi tersebut diserahkan tersangka kepada Yoam Gombo (55 thn).

"Saat berekreasi, senjata api laras pendek jenis pistol yang disimpan di dalam tas ditaruh di atas batu, namun tak beberapa lama kemudian tas beserta isinya hilang," kata Kombes Pudjo. 

Dikatakan, ketiga senpi itu milik anggota satuan tugas (Satgas) yang bertugas di Lanud Jayapura di Sentani. Selain menangkap pelaku pencuri tas berisi Senpi milik anggota TNI AU, polisi juga menangkap empat orang yang menerima Handphone hasil curian Gombo. 

"Saat ini tersangka bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolda Papua," terang Kombes Pudjo. 

Sebelumnya ada laporan kasus hilangnya tiga pucuk senjata api milik anggota TNI AU diduga dicuri orang tak dikenal saat berada di kawasan Permandian Cycloop, Sentani. 

Tiga pucuk senpi laras pendek itu dilaporkan hilang, Sabtu (15/11) bersama telepon genggam milik anggota TNI AU yang disimpan di dalam tiga buah tas berbeda. Hilangnya ketiga pucuk senpi itu berawal saat tiga anggota TNI-AU yang berasal dari Skuadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, berkunjung ke lokasi pemandian di kawasan Gunung Cycloop. 

Saat berfoto tanpa disadari tas yang berisi tiga pucuk senjata dan berbagai barang pribadi ketiga anggota yakni Lettu Pnb YG, Kapten Pnb DM dan Lettu CD hilang. (red)

Sejumlah barang bukti yang digelar

Selasa, 02 Desember 2014

ADA APA DENGAN 1 DESEMBER?

Perayaan 1 Desember di Vanuatu hanya dihadiri puluhan orang (red)
Jayapura - Tanggal 1 Desember oleh sebagian orang di Papua diganggap sebagai hari yang sakral sebagai hari ulang tahun. Kegiatan diadakan untuk memperingatinya, meski secara tertutup. Bahkan kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk kampanye Papua Barat di negara Vanuatu.

Sementara dalam wawancara dengan bbc.co.uk, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia tidak khawatir dengan kampanye-kampanye untuk memisahkan Papua dari Indonesia tersebut.

“Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan setiap tahun. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak.”

Hal ini ditegaskan pula oleh Menlu RI bahwa kegiatan yang dilakukan oleh segelintir orang tersebut tidaklah sebesar yang mereka gambarkan.

“Saya berada di KBRI Den Haag sebelumnya, jadi saya bisa memantau dari dekat. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan sebenarnya tidak sebesar apa yang mereka gambarkan." 

Pemerintah RI disebutkan oleh Menlu saat ini fokus dalam hal pembangunan di Papua dan mengharapkan kerja sama seluruh masyarakat Papua dalam memajukan Papua.

"Sementara itu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pembangunan di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia,” kata Menlu. (red)




Kamis, 27 November 2014

KAPOLDA DAN PANGDAM ULTIMATUM PENGIBAR BINTANG KEJORA

foto: Cepos
Jayapura - Adanya anggapan sebagian kecil masyarakat yang mengatakan bahwa 1 Desember adalah hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibantah oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol. Drs. Yotje Mende,SH,M.Hum. Bukan hanya membantah, Kapolda bahkan mengultimatum organisasi ini untuk tidak macam-macam, apalagi sampai berani mengibarkan bendera Bintang Kejora di wilayah Indonesia.

“Tidak ada hari ulang tahun itu karena itu (OPM,red) adalah organisasi terlarang di Indonesia. Saya sudah instruksikan seluruh jajaran saya, jika ada bendera Bintang Kejora, maka harus ditindak tegas karena itu tidak benar. Kita adalah NKRI, mereka menggemborkan adanya OPM, itu saya anggap tidak ada,” tegas Kapolda saat ditemui usai memimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra di Mapolda Papua, Rabu (26/11).

Kapolda menyatakan jika memang benar ada kelompok bersenjata yang kemudian berani mengibarkan bendera itu, maka akan dihadapi oleh kepolisian dengan bersenjata. 

Mengenai daerah rawan, Kapolda bisa memprediksi tapi tidak bisa memastikan mana saja daerah rawan tersebut. Namun yang jelas, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menangkap orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan akan dikenai pasal makar.

“Kita tidak bilang mereka itu separatis, tetapi mereka adalah kelompok kriminal bersenjata. Jadi itu saja. Tidak boleh ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Mereka yang mengibarkan itu berarti makar. Makar itu dilarang oleh undang-undang dengan ancaman hukuman 10 tahun ke atas, kita akan tegakkan,” tegasnya lagi.

Kapolda menjelaskan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan satuan samping, yaitu TNI, untuk penindakan tegas tersebut. Dicontohkannya, kelompok KNPB di Dogiyai yang ingin melakukan ulang tahun itu tidak ada karena KNPB tidak diakui. Maka dari itu, dihadapi oleh kepolisian dengan kekuatan pasukan. Jika ada anggotanya yang salah bertindak, juga akan ditindak tegas.

“Kita sudah ada penambahan pasukan di beberapa titik, Brimob sudah kita tambah di perbatasan sebanyak 3 SSK, kemudian dari TNI sendiri sudah ada penambahan batalyon. Karena kalau ada dari PNG masuk ke Indonesia untuk merayakan hal itu maka kita akan tegas, tidak boleh,” ucapnya.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan sendiri juga mengatakan hal yang sama. Bahwa seluruh Papua dilihatnya masih dalam situasi kondusif. Bahkan pihaknya juga telah menggelar pasukannya di daerah pegunungan dengan kewaspadaan penuh. Pangdam menjawab dengan jelas, bahwa jika OPM menyakiti hati rakyat maka akan ditindak secara hukum.

Termasuk tanggal 1 Desember yang biasanya menimbulkan gejolak di Papua, juga ditanggapi dengan santai oleh Pangdam. Meski demikian, Pangdam sejalan dengan Kapolda bahwa jika pihaknya diminta bantuan oleh kepolisian untuk menindak tegas pengibar Bintang Kejora, maka TNI siap sedia.

“Polisi di sini yang dikedepankan, kalau minta bantuan TNI maka kita siap. Sampai saat ini tidak ada indikasi gejolak-gejolak, peningkatan kewaspadaan juga tetap ada terutama mengenai protap-protapnya, patroli, keamanan senjata, termasuk kalau bergerak minimal tiga orang,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tommy Mano, MM didampingi sejumlah pimpinan SKPD bersama dengan Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare,SIK, Dandim 1701 Jayapura, Letkol Inf. Yoyok Pranowo dan Danyon 623/BWU Letkol Inf. Singgih Pambudi Ariyanto, S.IP menyambangi perbatasan RI- PNG. 

Kunjungan ini dalam rangka mengecek keamanan dan ketertiban di daerah Perbatasan Jelang 1 Desember 2014, yang mana 1 Desember tidak boleh ada Bintang Kejora yang berkibar di Kota Jayapura.
Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tommy Mano,MM mengungkapkan bahwa kunjungan yang dilakukan pihaknya ke perbatasan RI-PNG ini dalam rangka mengecek kamtibmas di daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan Pemerintah RI sehingga pihaknya turun langsung untuk mengecek kondisi terkini untuk memastikan Kota Jayapura aman dan tidak aktivitas menaikan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2014.

”Saya bersama Pak Kapolres dan Dandim berkomitmen untuk menjaga wilayah kota ini tidak boleh ada yang menganggu. Oleh sebab itu kami bertiga mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk membantu kami memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Jayapura,” ungkapnya di sela-sela kunjungan ke daerah perbatasan RI-PNG, Rabu (26/11).

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Jayapura baik yang ada di daerah kota maupun hingga Muara Tami serta daerah perbatasan RI-PNG. 

”Warga kota harus aman oleh karena itu kami menghimbau agar tanggal 1 Desember 2014 tidak ada kenaikan bendera Bintang Kejora karena warga kota harus aman dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab masing-masing sesuai dengan apa yang dikerjakan,” katanya.

Menjelang Natal yang kian dekat, Wali Kota Tommy Mano mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut kelahiran putra Natal. ”Kami mengajak semua masyarakat kota dari berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pencanangan Kota Jayapura menyambut Natal yang dilaksanakan Pemkot Jayapura pada Senin (1/12),” pungkasnya.

Sementara itu, Danyon 623/BWU Letkol Inf. Singgih Pambudi Ariyanto, S.IP dalam penjelasan kepada rombongan Wali Kota dan Muspida menjelaskan bahwa dalam 4 bulan terakhir ini kondisi perbatasan kondusif, di mana untuk pasar perbatasan sendiri telah beroperasi kembali walau 2 kali dalam seminggu, namun antusiasme warga yang berkunjung meningkat terutama warga Negara Papua New Guinea (PNG).

Sumber: Cenderawasih Pos

Selasa, 18 November 2014

HUT KNPB Ke-6

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada hari ini merayakan HUT-nya yang ke-6. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini untuk merayakannya namun untuk kalangan terbatas bagi anggota dan simpatisan saja. Kegiatan salah satunya ialah dengan melakukan provokasi serta unjuk rasa di tiap-tiap daerah di Papua. Hal ini seperti yang telah diinstruksikan serempak oleh Ketua I KNPB, Agust Kossay. Namun, di beberapa tempat tertentu ada pula perayaan dibalut dengan kemasan ibadah syukur, yang tetap menampilkan berbagai simbol dan lambang berbau makar.

Memprovokasi masyarakat melalui HUT dengan simbol bintang kejora

Tema yang diusung oleh KNPB dalam HUT-nya kali ini adalah “LAWAN”, di mana dalam pengertian mereka bahwa kita harus melawan semua semua bentuk penjajahan. Dalam kemajuan dan pembangunan di tanah Papua saat ini, tetap mereka anggap sebagai penjajahan. Pilihan untuk tidak terlibat dalam pemerintahan serta menolak semua produk-produk Pemerintah yang mensejahterakan rakyat, adalah ciri khas organisasi ini. Maka sudah barang tentu mereka menolak pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan kemudian menyalahkan Pemerintah karena membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan.
Dalam Ibadah Syukur yang notabene merupakan ibadah sakral persekutuan dengan Sang Ilahi, justru dipakai sebagai alat menanamkan benih kebencian, agitasi, dan perlawanan terhadap NKRI yang sah.
HUT dibalut Kemasan Ibadah, namun penuh kebencian dengan tema Lawan

Tema yang diusung tentu sangat provokatif dan membuat warga masyarakat di Papua resah. Provokasi yang terlihat jelas dan paling sensitif oleh KNPB adalah di mana mereka selalu membenturkan masalah ras yang dapat memicu konflik SARA, dan ini sangat bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 
Papua adalah Indonesia kecil. Di Papua semua suku, agama, ras, dan golongan ada. KNPB jangan kotori kedamaian yang saat ini sudah terjalin indah di Papua.

KNPB sejatinya merupakan organisasi ilegal yang tidak terdaftar berdasarkan UU Keormasan. Organisasi yang berlindung di balik kebebasan berpendapat, namun sendirinya tidak menghormati demokrasi itu sendiri. Hal ini ditandai dengan segala aktivitas yang dilakukan selalu anarkis dan tidak menghormati hak azasi manusia.

Bagi warga masyarakat Papua, mari kita bersama-sama tetap menjaga perdamaian di Tanah Injil ini, karena kedamaian itu yang tetap mempersatukan kita dalam bingkai NKRI. Salam damai bagi warga masyarakat Papua dan mari kita tolak KNPB yang selalu mengatasnamakan rakyat Papua. (red)

Kamis, 30 Oktober 2014

MENTERI PEREMPUAN PERTAMA DARI PAPUA

Yohana Susana Yembise

Jakarta - Yohana Susana Yembise benar-benar menjadi sosok wanita yang membuat bangga Bumi Cenderawasih. Dia menjadi menteri perempuan pertama dari Papua. Yohana Susana Yembise ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kementerian Wanita dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Yohana Yembise dikenal sebagai wanita bergelar Profesor pertama dari tanah Papua.

"(Nomor) Tiga puluh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Yohana Yembise, guru besar pertama, profesor pertama dari Papua. Aktif dalam perlindungan anak," kata Presiden Jokowi di halaman Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Minggu (26/10/2014).

Tidak salah Presiden Jokowi memilih Yohana sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yohana berhasil menciptakan sebuah gebrakan dengan menciptakan pendekatan lintas kebudayaan dalam pendidikan anak di Papua.

Selain itu Yohana juga berhasil memecahkan stigma kultural masyarakat tentang perempuan yang telah menikah. Dengan menjadi seorang guru besar perempuan asal Papua pertama, dia membuktikan pemikiran wanita harus selalu tunduk kepada sang suami tidak bisa selalu diberlakukan.

Wanita yang lahir di Manokwari, Papua Barat pada 1 Oktober 1958 ini juga sempat menorehkan catatan membanggakan sebelum diangkat sebagai Menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. November dua tahun silam, dia diangkat menjadi Professor wanita dari Papua yang pertama.

Tahun 1985, dirinya melanjutkan pendidikan Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih.

Guru Besar Universitas Cenderawasih ini menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapura, pada 1992.

Dia kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle. Dia dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 2006. 

Semoga amanah dan jabatan yang telah dipercayakan sebagai Menteri untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini, dapat pula memberikan kebanggaan bagi tanah Papua. (red)

Selasa, 28 Oktober 2014

SEJARAH PEMUDA PAPUA DALAM SUMPAH PEMUDA

1414481734157569953
Sumber: Inilah.com
Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan sekaligus merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk persatuan. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat guna menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. 

Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia. 

Kongres Pemuda II dilaksanakan oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, seperti: Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, pengamat dari pemuda Tionghoa, dsb. 

Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, dicetuskanlah isi "Sumpah Pemuda", sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda, sbb:

Pertama: 
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 

Kedua: 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 

Ketiga: 
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 


Pemuda Papua pada Sumpah Pemuda 


Di antara peserta Kongres Pemuda II tersebut terdapat dua pemuda dari Tanah Papua. Mereka adalah Poreu Ohee dan Aitai Karubaba. Keduanya diutus oleh Sultan Tidore, karena waktu itu Tanah Papua masuk dalam Kesultanan Tidore, sehingga perwakilan Papua itu menjadi bagian dari kumpulan Yong Ambon. 

Poreu Ohee yang memiliki nama lengkap Abner Poreu Ohee merupakan tokoh adat dari Tobati-Enggros, Waena. Poreu Ohee memiliki seorang anak yang bernama Ramses Ohee, yang merupakan pelaku sejarah Pepera 1969. Ramses dikenal sebagai seorang Ondoafi dari Waena, yang saat ini menjadi Ketua Barisan Merah Putih. 

Sedangkan Aitai Karubaba adalah pemuda Papua yang berasal dari Kampung Ambai, Serui. Makam Aitai Karubaba berada di Kampung Rondepi, Pulau Urfarari, Distrik Kepulauan Ambai. 

Fakta sejarah ini membuktikan sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam dada orang Papua sudah bersemi Nasionalisme ke-Indonesiaan bersama putra-putri Indonesia dari daerah lainnya. 

Terungkapnya kehadiran kedua pemuda Papua tersebut dalam Sumpah Pemuda menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 

Untuk itulah kita hendaknya menghargai jasa kedua tokoh Papua ini yang telah bersusah payah dan turut serta menghadiri Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Indonesia. (red)

Senin, 27 Oktober 2014

KECAMAN AKTIVIS PAPUA ATAS PENANGKAPAN RAMBO

Kelompok Kriminal Bersenjata (foto: ilustrasi)

Jayapura - Polda Papua menangkap tokoh dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini melakukan aksi kekerasannya di Papua. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli mengatakan, ada enam orang yang ditangkap. Mereka merupakan orang-orang yang selama ini dicari oleh kepolisian.

Menurut dia penangkapan tersebut dilakukan atas sejumlah kasus kejahatan seperti beberapa penembakan dan penyerangan di Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Sulistyo Pudjo kemarin dalam siaran persnya mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Minggu (26/10/2014) pukul 13.00 WIT. 

Dalam penangkapan tersebut dibekuk enam orang KKB oleh timsus Polda bekerja sama dengan Polres Jayawijaya , Brimob Polda, dan TNI. Pudjo mengatakan keenam orang tersebut dibekuk di Hotel Boulevard Jalan Patimura Wamena. Dua diantara adalah Pinus Wonda alias Rambo Wonda (27) dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara (30).

Kecaman Aktivis Papua

Tidak hanya mengganggu masyarakat dan pemerintah setempat, aktivitas kelompok kriminal bersenjata ini juga sering mendapat kecaman dari aktivis Papua lainnya. Di masa lalu, dalam Kongres pembentukan WPNA, tanggal 15 Juli 2004 di Wewak, Papua New Guinea yang dihadiri oleh Jacob Rumbiak, Edison Waromi, Stepanus Paigy, Kaliele, Sonny Mosso, Theryanus Yoku, Herman Wanggai dan Jonah Wenda, mengkritik pola perjuangan OPM faksi militer yang sering disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut. 

Dalam pertemuan tersebut Jacob Rumbiak mengutuk keras aksi faksi militer, karena selain kriminal mereka dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga rentan dianggap sebagai organisasi teror. 

Secara terpisah tokoh muda yang juga digadang-gadang sebagai Ketua KNPB, Victor Yeimo, juga mengkritik pola perjuangan kelompok kriminal tersebut. Ia menyampaikan bahwa anggota kriminal bersenjata layak dijadikan DPO karena perjuangannya berdasarkan kekerasan. 

"Mereka itu (KKB, red) layak dijadikan DPO, karena sering melanggar HAM", ungkap Yeimo.

Aktivitas kelompok kriminal yang sering disebut kelompok faksi militer OPM ini memilih kekerasan sebagai ciri dari aktivitasnya. Pemerasan terhadap masyarakat sekitar dan pemerintah daerah tentu sangat jauh dari harapan masyarakat dan Pemda yang selalu ingin mensejahterakan masyarakat. 

Dengan adanya kelompok kriminal ini tentu aktivitas pembangunan di wilayah terhambat. Hal ini mengakibatkan masyarakat sekitar yang kerap mengalami kekerasan dan intimidasi oleh kelompok ini menginginkan aksi mereka ditumpas habis. 

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli mengatakan pula bahwa penangkapan terhadap dua “Rambo” tersebut merupakan hasil informasi dari masyakarat.

"Penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat," kata Boy Rafli di Mabes Polri, Minggu (26/10) kemarin. 

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut hanya kelompok kriminal yang menggunakan senjata demi kepentingan kelompoknya. Tidak peduli kemana moncong senjata itu mereka todongkan, bisa kepada aparat keamanan atau masyarakat Papua sendiri. (red)

RAMBO DITANGKAP TIMSUS POLDA

Kelompok Kriminal Ditangkap (foto: ilustrasi)
Tim Khusus Kepolisian Daerah Papua menangkap Enggangrangkok Wonda alias Pinus Wonda alias Rambo Wonda (27) dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara (30), Minggu (26/10/2014) siang. Mereka adalah buron dan merupakan pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk dugaan kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 

Dua orang yang sama-sama dipanggil “Rambo” ini ditangkap bersama dengan 4 anak buahnya saat sedang berada di Hotel Boulevard Jalan Patimura, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sekitar pukul 13.00 WIT. Aparat Keamanan juga sempat menembak betis kanan Rambo Wonda karena sempat berusaha melarikan diri dalam usaha penangkapan tersebut. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kepolisian Daerah Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo mengatakan, duo Rambo ditangkap saat hendak keluar dari Hotel Boulevard. Dari penangkapan tersebut, menurut Pudjo, disita pula dua magasen, 29 butir amunisi kaliber 7,62 milimeter, sebuah pisau, cap 6 buah, serta uang Rp 220.000.

"Mereka ada yang berupaya kabur, tetapi bisa dilumpuhkan dengan tembakan di betis kanan. Setelah mendapat perawatan di UGD RSUD Wamena, mereka langsung dibawa ke Mapolres Jayawijaya", ungkap Pudjo.

Sepak Terjang Duo Rambo Papua

Masih menurut Kombes Pol Sulistyo Pudjo, Rambo Tolikara merupakan pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di daerah Balingga hingga Tolikara. Ia terkait dengan aksi penyerangan warga sipil dan aparat kemanan di wilayah Kabupaten Tolikara.

Sedangkan Rambo Wonda adalah tangan kanan kelompok pimpinan Puron Wonda, salah satu kelompok kriminal bersenjata yang sangat aktif saat ini. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Pilia, karena bermarkas di Pilia, Lany Jaya. 

Rambo Wonda, yang juga merupakan saudara dari Puron Wonda ini terlibat dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Brimob pada 24 Oktober 2011, penyerangan dan perampasan senjata anggota Brimob pada 28 Januari 2011, penyerangan Mapolsek Pirime yang menewaskan 3 anggota Polsek Pirime pada 28 Januari 2012, dan terakhir menyerang dan merampas senjata Pratu Laode Alwi, anggota TNI 753/AVT Pos Illu pada 8 Maret 2012.

Informasi Masyarakat

Terkait penangkapan ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Anwar mengatakan bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat.

"Penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat, mereka merupakan orang-orang yang selama ini dicari oleh kepolisian." kata Boy Rafli di Mabes Polri, Minggu (26/10) kemarin. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo menyampaikan ungkapan terima kasih kepada masyarakat sehingga Rambo Wonda dan Rambo Tolikara dapat tertangkap.

"Polri dan TNI sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, baik yang berada di Wamena, Tolikara, Puncak Jaya dan Lani Jaya yang tetap setia memberikan informasi dan bantuan kepada Polri dan TNI sehingga Rambo Wonda dan Rambo Tolikara dapat tertangkap," tambah Pudjo.

Aktivitas kelompok kriminal bersenjata, terutama kelompok Puron Wonda yang merupakan pimpinan dari Rambo Wonda, memang kerap membuat resah masyarakat dan pemerintah setempat. Terkait aktivitas kelompok Puron Wenda di Lanny Jaya ini, Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom mengatakan bahwa kelompok kriminal tersebut sering mengintimidasi dan memeras masyarakat yang ada di sekitar kampung di Lanny Jaya. (red)


VONIS DUA JURNALIS ASING

Dua jurnalis asing dinyatakan bersalah oleh pengadilan

Jayapura - Pengadilan Negeri Jayapura akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun 15 hari penjara kepada dua jurnalis asing asal Prancis, Thomas Charles Dandois (40) dan Marie Valentine Burrot (39). Keduanya dinyatakan terbukti bersalah karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Selain dijatuhi hukuman penjara, dalam sidang yang berlangsung Jumat, 24 Oktober 2014, dua jurnalis Arte TV itu juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp2 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu bulan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Martinus Bala menyatakan, kedua jurnalis asing itu terbukti secara sah melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

"Dari sejumlah bukti dan serangkaian keterangan saksi, keduanya terbukti menyalahi UU Keimigrasian dalam beraktivitas di Indonesia," ujar majelis.

Kedua terdakwa lanjut hakim, terbukti bersalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan pemerintah Indonesia. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kedua terdakwa. Yang meringankan, keduanya mengakui perbuatannya dan meminta maaf, terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan.

Sedangkan yang memberatkan, keduanya bisa berpotensi memberitakan hal-hal buruk tentang Indonesia.

Langgar Undang-Undang

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende pernah menjelaskan, pada dasarnya kedua orang itu memang sudah melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Mereka memiliki visa turis, namun justru melakukan kegiatan jurnalis.

Jenderal Bintang Dua itu mengaku kedua orang yang mengaku jurnalis tersebut meliput pemberitaan dan melakukan peliputan tanpa izin pemerintah.

"Jadi memang sudah melanggar hukum. Dia memiliki visa turis, tapi tak miliki visa jurnalis. Jadi kegiatan yang dilakukan itu kami curigai sebagai mata-mata," kata dia.

Thomas dan Valentine

Sementara itu, Thomas dan Valentine yang didampingi kuasa hukum mereka terus tersenyum kepada awak media. Hal tersebut sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana Thomas dan Valentine enggan berkomentar bahkan bersapa gurau dengan awak media.

Keduanya mengatakan, tidak ingin mengulangi kesalahan (yang sama, red) lagi dan ingin secepatnya kembali ke Paris dan berkumpul dengan keluarganya masing-masing. 

“Saya mau pulang ke Paris dengan (untuk) anak-anak saya,” ucap Thomas dalam bahasa Indonesia. 
 ”I would like to go home as soon as posible,” timpal Valentine. (red)

Selasa, 07 Oktober 2014

ASING DI PAPUA

gambar: ilustrasi
DETEKSI-Dua wartawan berkebangsaan Perancis, Thomas Dandois (40), dan Valentine Bourrat (29) ditangkap oleh aparat Polda Papua pada 06 Agustus 2014 di Wamena. Bahkan kantor Imigrasi Jayapura sudah menetapkan status tersangka kepada keduanya atas dugaan pelanggaran dokumen keimigrasian.

Spekulasi terkait keterlibatan terhadap OPM-pun mencuat. Sebagaimana dikutip dari Antara, indikasi keterlibatan kedua wartawan Perancis, yakni Thomas Charles Dandois dan Louise Marie Valentina Bourrat yang bekerja di Arte TV Perancis itu terungkap dari hasil liputannya yang terekam dalam handycam yang mereka bawa. Wakil Kapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua wartawan yang saat ini ditahan Imigrasi Jayapura, keduanya melakukan peliputan dan bertemu sejumlah kelompok bersenjata, baik yang ada di Jayapura maupun di Wamena. Bahkan, kata Brigjen Waterpauw, kedua jurnalis asing itu juga bertemu dengan mantan narapidana kasus makar, yakni Forkorus Yoboisembut yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Papua (DAP). Forkorus dihukum terkait kasus makar tahun 2011 dan baru menghirup kebebasan 21 Juli 2014 lalu.

Pasca penangkapan dan penahanan, reaksi terus bermunculan. Kelompok pembela wartawan, Reporters Without Borders, RWP telah mengecam penangkapan dua orang jurnalis tersebut dan menuntut agar mereka segera dibebaskan. Menurut RWP, Thomas Dandois sebagai wartawan memiliki “integritas dan kejujuran”. Dia juga pernah ditahan di Nigeria pada 2007 karena meliput aktivitas kelompok separatis Tuareg. Dandois dikenal pula sebagai wartawan yang pernah meliput di wilayah konflik seperti Somalia, Burma, Kosovo, Darfur, dan jalur Gaza.

Sementara itu anggota Dewan Pers, Nezar Patria mengatakan, pihaknya telah dihubungi Kedutaan Prancis di Jakarta dan RWP yang menyatakan bahwa dua orang itu adalah wartawan. 

“Kita juga sudah mengirim surat untuk meneruskan pemberitahuan dari Kedutaan Prancis, RWP dan juga dari kantor mereka bekerja, yang menyatakan keduanya adalah jurnalis,” kata Nezar Patria sebagaimana dikutip dari BBC.

Dewan Pers, menurut Nezar, juga menuntut agar mereka segera dibebaskan. “Dan kalau ada pelanggaran UU Keimigrasian, sebaiknya dia dipulangkan dan tidak ditahan,” katanya. Sejumlah kasus kekerasan kembali muncul di Papua belakangan ini, yang korbannya meliputi pihak sipil, anggota polisi dan TNI serta kelompok separatis bersenjata.

Kasus penangkapan wartawan asing di Papua juga bukan kali pertama. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri, sampai tahun 2012, ada 35 jurnalis asing yang telah diberikan akses ke provinsi Papua sepanjang tahun 2011-2012. Namun para jurnalis asing ini memahami bahwa tidak semua jurnalis bisa melakukan liputan di Papua. Bahkan tercatat, 7 (tujuh) jurnalis asing telah dideportasi dari Papua karena dilarang melakukan kerja jurnalistik. Terakhir, jurnalis ABC harus masuk ke Papua dengan cara menyamar sebagai turis. Selain itu, sebagai catatan lain adalah kasus ditangkapnya dan dideportasinya dua wartawan TV A Mano Perancis, Baudoin Koenlag dan Carole Helene Lorthtois pada 25 Mei 2010, ketika sedang meliput aksi unjuk rasa aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di depan Gedung DPR Papua. Bahkan dalam pemeriksaan diketahui bahwa kedua jurnalis asing tersebut mengambil gambar unjuk rasa, untuk keperluan pembuatan film tentang Indonesia yang berjudul Indonesia Hari Esok. Penangkapan dua wartawan tersebut dilakukan karena terbukti melakukan pelanggaran izin bekerja. Kepala Imigrasi Jayapura Robert Silitonga menyatakan, bahwa dari hasil pemeriksaan sementara terungkap, yang memiliki izin peliputan hanya Baudoin Koeniag. dengan wilayah liputannya antara lain Aceh. Jakarta, Bali. Gorontalo, dan Sorong, sedangkan Jayapura tidak termasuk daerah liputannya.

Modus masuknya para jurnalis asing ke Papua adalah dengan mengunakan visa kunjungan sebagai turis. Bahkan berdasarkan pada pemeriksaan diketahui sebagian di antara mereka yang dedeportasi diketahui mengunakan paspor ganda.

Beragam fakta tersebut, mengungkapkan indikasi kuat keterlibatan pihak asing dalam mendukung OPM. Meskipun dengan dalih peliputan dan kerja-kerja jurnalistik, namun fakta bahwa hasil kerja jurnalistik mereka seringkali menjadi alat propaganda dan kampanye atas kemerdekaan Papua di dunia internasional.

Mencermati hal tersebut, maka keberadaan jurnalis asing di Papua, harus tetap dibatasi demi stabilitas keamanan nasional, termasuk dalam rangka menghindari terjadinya beragam bentuk dan modus spionase asing. Selain itu, keberadaan jurnalis asing, (1)Keberadaan jurnalis asing sangat berpotensi menjadi bagian dari propaganda kelompok OPM di tingkat internasional, (2) Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan dan keamanan jurnalis asing di Papua terkait dengan kegiatan jurnalismenya di Papua.

Dengan demikian, kita patut mewaspadai adanya kepentingan tertentu di balik kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis asing yang dapat merugikan pemerintah RI. Tidak menutup kemungkinan, mereka melakukan pelanggaran ijin jurnalistik tersebut, untuk menjual isu-isu Papua di forum dunia internasional, yang secara tidak langsung bisa dikatakan ikut mendukung propaganda OPM.

Sumber: deteksi.co

PAHLAWAN NASIONAL PAPUA (1)

Frans Kaisiepo
Frans Kaisiepo (Pahlawan Nasional, red)
Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Frans Kaisiepo, lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Beberapa jasa kenegaraan Gubernur Papua ke-4 ini termasuk pengusulan nama Irian, berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah paling timur Republik Indonesia, serta partisipasinya dalam Konferensi Malino 1946 yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. 

Sejak muda, Kaisiepo telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Irian (sekarang kembali bernama Papua). Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), bersama beberapa aktivis pro-Republik setelah mengibarkan bendera Merah-Putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan Johan Ariks memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka menyatukan wilayah Irian ke pangkuan Indonesia. 

Terkenal dengan sikap anti-Belanda yang kuat, Kaisiepo bahkan meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Bestuurschool menjadi Irian Bestuurschool. Bagi mantan anggota Hakim Tertinggi DPA ini, nama Irian mencerminkan sikap hidup dan semangat persatuan untuk menolak kehadiran Belanda yang berusaha berkuasa kembali pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI. Sejarah juga mencatat tiga hari menjelang Proklamasi, tepatnya 14 Agustus 1945, Kaisiepo dan beberapa rekan seperjuangannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Beberapa hari sesudah Proklamasi, atau pada 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera Merah Putih dan nyanyian lagu kebangsaan. 

Pada 10 Juli 1946, pahlawan Trikora ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rumkofen. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi Utara sebagai salah satu anggota Delegasi RI dalam Konferensi Malino 1946, dan tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam Konferensi yang sama juga nama Irian diusulkan Frans Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan Negara Indonesia Timur.

Selang dua tahun setelah Konferensi, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pecah di Biak, dengan Kaisiepo tercatat sebagai salah satu penggerak insiden tersebut. Setahun berikutnya, atau pada 1949, putra Irian sejati ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar di Nederland, Belanda berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai tahanan politik mulai 1954 - 1961.

Pasca masa penahanan, Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian pada 1971 yang bertujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian NKRI. Pada masa-masa inilah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah RI pecah dengan dimulainya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Kaisiepo juga sering melindungi para sukarelawan yang diam-diam melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat tersebut.

Capaian utama TRIKORA adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan politis atas Irian Barat ke tangan Indonesia. Melalui pengawasan PBB, pemerintah RI berhak atas pengembangan wilayah Irian mulai 1963 - 1969 sebelum rakyat Papua memutuskan untuk terus bergabung atau lepas dari tangan Indonesia. 

Pada 1964 bisa disebut sebagai tahun paling kritis bagi Irian. Gubernur pertama Irian, Elieser Jon Bonay, mulai menjabat pada 1963. Pada awal 1964, Bonay membuat usulan ke PBB yang menyatakan separasi dan kemerdekaan bagi Irian Barat sekaligus menyatakan mundur dari jabatan gubernur dan digantikan Frans Kaisiepo. Sayangnya, pengunduran diri tanpa penggantian posisi ini justru memicu kekecewaan Bonay dan membuatnya memilih keluar dari kampung halaman untuk bergabung, dan selanjutnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh, dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Belanda.

Kaisiepo sendiri terus berjuang menyatukaan Irian dengan RI sesuai impiannya sejak awal. Dan akhirnya pada 1969 impian ini terbayar dengan masuknya Irian sebagai propinsi paling muda di Indonesia saat itu. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI sebelum akhirnya menjabat anggota Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 hingga 1979.

Pada 10 April 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frans Kaisiepo, meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cenderawasih di Biak. Di samping anugerah Trikora, nama Kaisiepo juga diabadikan menjadi bandar udara di Biak. Selain itu juga nama Frans Kaisiepo digunakan sebagai nama kapal perang korvet kelas Sigma milik TNI AL, yaitu KRI Frans Kaisiepo.

Berdasar Keputusan Presiden nomor 077/TK/1993, nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai satu dari deretan Pahlawan Nasional Indonesia disertai penganugrahan Bintang Maha Putera Adi Pradana Kelas Dua.

Putri Frans Kaisiepo, Suzanah Kaisiepo, berharap sikap dan jiwa kepahlawanan ayahnya bisa diteladani oleh para generasi muda Papua dalam mengisi pembangunan mengingat kuatnya keyakinan sang ayah pada semboyan 'Bersatu kita teguh; bercerai kita runtuh'. Semangat kepahlawanan Frans Kasisepo selalu dikenang dan diteruskan oleh generasi muda di Papua hingga saat ini. (red)

PENDIDIKAN
Sekolah Rakyat pada 1928–1931
LVVS Korido pada 1931–1934
Sekolah Guru Normalis di Manokwari pada 1934–1936
Bestuur Course pada March – August 1945
Bestuur School / Pamong Praja pada 1952–1954

KARIR
Pahlawan Nasional
Pendiri, Partai Indonesia Merdeka, 1946
Anggota Delegasi RI, Konferensi Malino, Sulawesi Utara, 1946
Anggota, Kepemimpinan Hakim Tertinggi, Dewan Pertimbangan Agung RI, 1972
Gubernur Papua, 1964-1973

PENGHARGAAN
Gelar Pahlawan Nasional Indonesia

Kamis, 18 September 2014

PATROLI TNI/POLRI LUMPUHKAN OPM DAN AMANKAN SENJATA

Lumpuhkan 2 Orang OPM  dan Amankan Senjata
Senjata sitaan (sumber foto:Kodam Cenderawasih)
Jayapura - Pada 17 September 2014 pukul 12.30 WIT Tim gabungan TNI-Polri dan satuan Yonif 756/WMS dan 751/R serta Polri sedang melaksanakan patroli untuk melindungi masyarakat dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Ketika melintasi sekitar bandara Pirime tiba-tiba tim gabungan TNI-Polri ditembaki oleh kelompok OPM dan terjadilah kontak tembak di atas Bandara Pirime, Lanny Jaya. Dari hasil kontak tembak tim patroli gabungan TNI-Polri berhasil memukul mundur dan melumpuhkan anggota dari kelompok OPM dengan hasil 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver dapat diamankan dan menewaskan 1 (satu) orang serta 1 (satu) orang lagi luka parah dari kelompok OPM. Setelah situasi mulai kondusif tim patroli gabungan melakukan pembersihan dan melanjutkan patroli dalam keadaan aman.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M dalam jumpa persnya menyampaikan himbauan kepada saudara-saudara kita yang masih berbeda paham untuk menghentikan kegiatannya meneror serta menakuti rakyat dan STOP KONFLIK. 

"Mari kita sama-sama bangun Papua dengan penuh rasa damai guna mewujudkan masyarakat Papua yang aman, damai dan sejahtera", ungkap Pangdam.

Sementara itu, pada hari ini juga di pos Komando Utama Yonif 623/BWU 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas (Wadan Satgas), Mayor Inf Andi Andriyanto Wibowo beserta Pasi Intel Satgas telah menerima penyerahan 2 (dua) pucuk senjata yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Mouser dan 1 (satu) pucuk senjata Pistol organik jenis Pietro Baretta dari kelompok Yan Orare di Distrik Skamto Arso 14. 

Kronologisnya kejadiannya sekitar pukul 08.15 WIT satu tim dari Satgas Yonif 623/BWU yang terdiri dari sepuluh orang anggota Komando Utama Satgas yang dipimpin oleh Wadan Satgas 623/BWU beserta satu orang masyarakat sebagai perantara bergerak dari Pos Komando Utama menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk tempat pertemuan. 

Selanjutnya pada pukul 09.15 WIT tim sampai di sekitar lokasi setelah itu tujuh orang anggota tim yang dipimpin oleh Bintara Pelatih berhenti sekitar 75 meter dari lokasi tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap Wadan Satgas dan Perwira Seksi Intelijen dalam rangka penerimaan senjata tersebut. Sekitar pukul 12.00 WIT Wadan Satgas, Perwira Seksi Intelijen beserta Komandan Seksi Intelijen maju ke lokasi kurang lebih 75 meter dari tempat anggota yang melaksanakan pengamanan untuk menerima senjata. Setelah itu bertemu dengan kelompok Yan Orare dan menerima senjata tersebut. Setelah menerima senjata, tim Satgas yang dipimpin oleh Wadan Satgas 623/BWU langsung meninggalkan lokasi menuju Pos Komando Utama dalam keadaan aman. 

Hal ini menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang berbeda paham mulai menyadari bahwa mereka tidak ada gunanya bertahan di hutan karena yang mereka inginkan sebenarnya hidup damai, aman dan sejahtera. (red)

Sumber: Kodam Cenderawasih

LUKAS ENEMBE BICARA PAPUA MERDEKA

14105227681954840878
Gubernur Papua, Lukas Enembe (red)
Jayapura - "Papua tidak akan bisa merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena semua orang tahu sejarah Papua itu adalah merdeka bersama Indonesia”

Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Gubernur Provinsi Papua dalam acara Pisah Sambut Kapolda Papua 2014, dari Irjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA, PhD kepada Brigjen Pol. Drs. Yotje Mende, M.Hum di Aula Gubernur Provinsi Papua, Kamis, 11 September 2014.

Banyak orang mengetahui bahwa sejarah Papua itu adalah Merdeka bersama Indonesia. Namun masih juga ada sekelompok orang yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

Enembe menjelaskan bahwa sekelompok orang itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui akan sejarah. Sehingga mereka akhirnya terhasut oleh orang-orang yang memang menginginkan kemerdekaan Papua. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah dengan menyerukan boikot serta menyebarluaskan opini-opini negatif terhadap pemerintah melalui sosial media ke masyarakat.

Selain itu dalam amanat yang diberikannya dalam acara tersebut, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengharapkan kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di kota, pegunungan, dataran rendah, di pesisir untuk bisa memberi dukungan kepada Polri, memberi informasi kepada Polri untuk apapun aksi-aksi yang terjadi secara transparan, karena Papua ini baik, Papua ini damai dan dapat hidup berdampingan dengan semua orang dalam bingkai Indonesia.

“Dengan kerjasama yang baik dan kompak dengan Polsek dan Kodim-kodim yang ada di sekitar kita maka kita akan melindungi rakyat kita dari gangguan-gangguan keamanan”, tambahnya.

Enembe juga mengatakan dalam waktu dekat ini kita akan mengalami masa transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi. 

"Untuk kemungkinan kebijakan pemerintahan yang baru ini seperti apa terhadap Papua dapat kita nilai nanti, tetapi yang jelas apapun kebijakan yang dibuat oleh Bapak Jokowi kita akan mendukungnya", ungkapnya. (red)

Selasa, 26 Agustus 2014

PERSIPURA CATAT SEJARAH BARU PERTAMA KE AFC

Persipura
Jayapura – Klub Persipura menjadi tim pertama Indonesia yang melenggang ke semifinal turnamen Asian Football Confederation (AFC) usai membantai juara bertahan Al Kuwait pada pertandingan leg kedua dengan skor telah 6-1 atau agregat 8-4 di Stadion Mandala Jayapura, Selasa (26/8).

Enam gol Persipura dicetak oleh Robertino Pugliara (tiga gol), Boaz Solossa dan Titus Bonai dan Feri Pahabol. Gol hiburan tim tamu diciptakan Ali Alkandari.

Kalah 3-2 pada leg pertama di kandang Al Kuwait, Persipura yang tak ingin gagal di hadapan pendukung sendiri bermain menyerang sejak wasit asal China, Wang Di memulai laga.

Pertandingan baru berjalan dua menit, gelandang asal Argentina, Robertino Pugliara berhasil membawa tuan rumah unggul 1-0 memanfaatkan kemelut depan gawang lawan.

Tertinggal satu gol, Al Kuwait berusaha menyamakan skor. Namun usaha itu selalu terbentur kokohnya barisan belakang Persipura.

Juara AFC tiga kali itu kembali kebobolan menit ke 42 melalui tendangan Boaz Solossa dari luar kotak penalti. Pemain bernomor punggung 86 itu melepas sepakan kaki kiri melambung setelah melihat penjaga gawang lawan sedikit maju ke depan. Skor pun berubah 2-0.

Di penghujung babak pertama Persipura kian menjauh 3-0 lewat gol kedua Robertino Pugliara. memanfaatkan umpan Titus Bonai.

Di babak kedua, Persipura tak mengendurkan tekanan. Menit ke 52, sepakan kaki kiri Boaz masih bisa ditepis penjaga gawang Al Kuwit, namun bola rebound mengarah ke Titus Bonai yang berdiri bebas di sisi kiri gawang lawan. Tanpa kesulitan Tibo menceploskan bola ke gawang Al Kuwait dan merubah skor 4-0.

Menit ke 65, pemain pengganti Al Kuwait, Ali Alkandari memperkecil ketinggal menjadi 4-1. Namun skor itu tak bertahan lama, menit ke 66, Robertino Pugliara mencetak hatricknya di laga ini dan membawa Persipura menjauh 5-1.

Menit ke 68, wasit mengkartu merah pemai Al Kuwait, Fahad Homoud setelah melanggar penjaga gawang Yoo Jae Hoon. Seakan tak puas dengan lima gol, pelatih Persipura Jacksen F Tiago memasukkan Feri Pahabol mengganti Titus Bonai. Masuknya pemain ini kain menambah daya gedor Persipura. Hasilnya di masa tambahan waktu, gokl Feri Pahabol menjauhkan Persipura 6-1. Skor ini bertahan hingga laga usai. (red)

Susunan Pemain:

Persipura: Yoo Jae Joon, Bio Paulin/Dominggus Fakdawer, Yohanis Tjoe, Ruben Sanadi, Tinus Pae, Lim Junsik, Robertino Pugliara, Gerald Pangkali/Ian Kabes, Imanuel Wanggai, Titus Bonai/Ferinando Pahabol, Boaz Solossa (C)

Al Kuwait: Musab Alkandari, Fahad Awad, Leonardo Jesus/Shereedah Al Shereedah, Fahad Al Enezi, Chadi Hammami, Waleed Aly Huseen/Ahmad, Reza Ghoochannejhad, Rafael Bastos, Husain Hakim (C), Sami Alsanea, Fahad Homoud.

Minggu, 24 Agustus 2014

PATUNG YESUS DI MANSINAM

Peresemian Patung Yesus Kristus di Pulau Mansinam
Mansinam, Papua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Minggu (24/8/2014) pagi. Di Pulau Mansinam ini, Presiden SBY dijadwalkan meresmikan situs perkabaran Injil berupa Patung Yesus Kristus setinggi 30 meter.

Selain meresmikan situs Perkabaran Injil tersebut, Presiden SBY juga dijadwalkan akan meresmikan sejumlah proyek di Papua Barat, baik yang dibiayai APBD maupun APBN, termasuk pabrik Petrokimia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Bintuni, yang telah dirancang sejak 2010 dengan basis industri Petrokimia.

Bagi SBY, kunjungan ke Manokwari ini merupakan yang kedua selama menjabat sebagai Presiden RI. Sebelumnya, pada 2009, Presiden SBY telah berkunjung ke Pulau Mansinam. Saat itu, SBY berjanji akan membantu pembangunan situs pekabaran injil ini, dengan harapan Pulau Mansinam menjadi daerah tujuan wisata religi, dan untuk mengenal nilai-nilai sejarah dan religi pada masyarakat Papua.
 
http://gkiditanahpapua.org/wp-content/uploads/2014/08/mansinam.jpg
Patung Yesus Kristus setinggi 30 m di Pulau Mansinam
Saat tiba di Pulau Mansinam, Presiden SBY disambut tari-tarian yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sebagaimana saat Presiden tiba di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (23/8/2014) pagi, untuk membuka Sail Raja Ampat 2014.

Peresmian situs perkabaran injil Patung Yesus Kristus itu, tampak dihadiri, antara lain, oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menparekraf Mari Elka Pangestu, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.
 
SITUS PEKABARAN INJIL

Pulau Mansinam, Manokwari memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Papua, teristimewa umat Kristiani warga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dari pulau ini, untuk pertama kali Injil Yesus Krsitus diwartakan ke seluruh pelosok tanah Papua.

Pulau Mansinam adalah pulau yang terletak di Teluk Doreri, sebelah selatan kota Manokwari, dengan luas 410,97 Ha. Pulau Mansinam merupakan titik penting pekerjaan zending (misi) di Tanah Papua. Di Pulau ini, tepatnya 5 Februari 1855, dua orang zendeling-werklieden (utusan) dari Jerman, C.W. Ottow dan Johann Gottlob Geissler menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Papua.

Pulau Mansinam telah dikembangkan sebagai situs peradaban rakyat Papua. Situs ini terintegrasi dengan pembangunan fasilitas peribadatan yang lain. Pengembangan kawasan ini diarahkan sebagai pusat wisata budaya dan religi.

Patung Yesus setinggi 30 m ini juga menjadi bagian dari pengembangan situs Pulau Mansinam ini sebagai pusat peradaban budaya dan religi di Tanah Papua.

Patung Yesus ini berdiri tegak membentangkan tangan menghadap ke arah barat. Patung yang dicat putih ini berdiri di atas bangunan yang terdiri dari empat pilar dengan corak etnik khas Papua. Patung Yesus Kristus raksasa di Pulau Mansinam ini menjadi simbol tempat pertama kalinya penyebaran Injil dilakukan di Tanah Papua.

Pembangunan patung tersebut memakan waktu kurang lebih dua bulan. Tinggi patung sendiri mencapai 14,5 meter. Sementara pilar penyangganya mencapai 15 meter. Bahan-bahan yang digunakan untuk patung tersebut di antaranya lempengan baja, tembaga, kuningan dan timah. Bahan tersebut dirakit setelah konstruksinya telah siap digunakan.

Jika dilihat dari Kota Manokwari, patung Yesus tersebut terlihat jelas berdiri tegak di antara pepohonan. Pulau Mansinam sendiri dipisahkan oleh laut yang berjarak sekitar 6 km dari Kota Manokwari.

Sementara itu di sisi kiri patung Yesus, sekitar 10 meter, terdapat patung setinggi sekitar 3 meter. Patung perempuan yang memegang guci air ini terlihat sedang hendak menyiram sesuatu. Patung ini berdiri tegak di atas sebuah bongkahan batu besar. Ada cerita menarik dari bongkahan batu tersebut. Menurut informasi, batu tersebut tidak bisa dipecahkan atau digeser dari lokasi asalnya. Para pekerja sudah berusaha untuk memecahkan dan menggeser batu tersebut berulangkali, namun tetap tidak berhasil. Tidak ada yang tahu pasti mengapa batu tersebut berbeda dengan batu lainnya. Sehingga pihak panitia pembangunan akhirnya menempatkan patung perempuan tersebut di atas batu itu. (AK)

SAIL RAJA AMPAT 2014

http://www.setkab.go.id/media/gallery/2014/08/23/l/r/lre_5964.jpg
Presiden beserta Ibu Negara disambut di Sail Raja Ampat
Papua Barat - Sail Raja Ampat resmi telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang bertempat di pantai Waisai, Raja Ampat, Papua Barat pada Sabtu, 23 Agustus 2014.

Presiden beserta rombongan pejabat yang didampingi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II disambut dengan Tari Batik Raja Ampat dan pergelaran batik khas Raja Ampat.

Acara sail Raja Ampat yang merupakan acara tahunan Sail di Indonesia tidak kalah meriahnya dengan acara sail-sail sebelumnya yang pernah diselenggarakan, seperti Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi – Belitung tahun 2011, Sail Morotai 2012, dan Sail Komodo pada tahun 2013.

Dalam Sail Raja Ampat ini diikuti oleh tak kurang dari 3.000 pengunjung dari seluruh Nusantara dan turis dari manca negara, seperti Malaysia, Australia, Belanda, Thailand, Filipina, Amerika Serikat, dll.
http://us.images.detik.com/customthumb/2014/08/23/10/081722_sby03.jpg?w=460
Sambutan Presiden SBY pada Pembukaan Sail Raja Ampat
Pada acara Pembukaan tersebut, Gubernur Abraham Atururi mengucapkan selamat datang di Raja Ampat kepada presiden SBY beserta para Menteri Indonesia Bersatu jilid II. Gubernur mengatakan berdasarkan keputusan Presiden No.10 tahun 2014, acara Sail Raja Ampat ini digelar. Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya bagi para pejabat yang ikut serta mensukseskan Sail Raja Ampat. Gubernur berharap warisan alam yang ada di Papua harus selalu dijaga dan tetap dilestarikan. Dengan begitu perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua akan menjadi semakin baik dan Raja Ampat menjadi destinasi utama pariwisata internasional.

Gubernur Papua Barat juga berharap agar Raja Ampat akan menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono juga menyampaikan bahwa saat ini Raja Ampat menjadi salah satu dari tujuh kawasan yang diusulkan sebagai Global Geopark United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Enam lainnya adalah Merangin di Kerinci, Sorolangun di Jambi, Pegunungan Sewu, Danau Toba, Pangandaran di Bandung Utara, dan Maros di Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Sail Raja Ampat ini sangat meriah karena menampilkan berbagai rangkaian kegiatan seperti Pelayanan Sosial Kesehatan dan Lingkar Nusantara IV Sailing, Desa Bangunan, Archipelago Youth Sailing, Yacht Rally, Seminar Nasional dan Internasional, Potensi Pengembangan Pariwisata, Kreatif Pengembangan Kebudayaan dan Ekonomi, Olahraga Laut, Pameran Potensi Daerah, dan lain-lain.

Dari jajaran Komando Armada Timur (Armatim) menampilkan 20 kapal perang untuk menyemarakkan kegiatan bahari level internasional ini. Salah satu armada yang mengawalinya adalah kapal Rumah Sakit (RS) terapung, KRI dr Soeharso.

Ada beberapa Kementerian/Lembaga yang turut serta sebagai anggota panitia Sail Raja Ampat ini, di antaranya yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertahanan, TNI/Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kota dan Daerah. (AK)

Sabtu, 23 Agustus 2014

PULAU MANSINAM SIMBOL HARMONISASI KRISTEN-ISLAM DI PAPUA

http://2.bp.blogspot.com/-Vwa_n5RgxTE/TsX1q-mpjoI/AAAAAAAAAXI/dUgaVS5pXu4/s1600/264332_1998327156180_1183552635_31914081_701736_n.jpg
Prasasti Patung Salib di Pulau Mansinam
Manokwari - Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat menjadi tempat bersejarah bagi masyarakat Papua, sebab, di pulau inilah pertama kalinya ajaran Injil disebarkan oleh dua pendeta asal jerman, yaitu Carl William dan Goltlob Geisller (Ottow dan Geisller). 
 
Sebelum tiba di Pulau Mansinam, Ottow dan Geisller lebih dulu masuk ke Indonesia melalui Jakarta yang saat itu disebut Batavia pada 7 Oktober 1852. Kemudian pada 30 Mei 1854, mereka tiba di Ternate untuk belajar dan memperdalam bahasa melayu, serta belajar mengkaji berbagai informasi tentang Papua. Mereka kemudian menerima surat jalan dari Sultan Tidore yang merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sultan memberikan surat izin bagi mereka, bahkan memerintahkan kepada para kepala suku untuk melindungi dan menolong mereka jika mereka kekurangan makanan.
 
Pada tanggal 12 Januari 1855 bertolaklah mereka dari Dermaga Ternate, menumpang kapal menuju pulau tujuan mereka Mansinam. Setelah melewati perjalanan laut selama 25 hari, pada 5 Februari 1855 kapal mereka berlabuh di Teluk Doreri. Peristiwa iinlah yang menjadi sebuah nilai toleransi antara umat Muslim dan Kristiani saat itu, sehingga Pulau Mansinam menjadi simbol harmoni dan toleransi umat beragama yang sudah dibangun sejak dulu.
 
Toleransi beragama inilah yang bisa dijadikan contoh bagi masyarakat baik nasional ataupun internasional, juga sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. Bahwa toleransi sudah dibangun di Tanah Papua sejak lama oleh Saudara-Saudara Muslim dan Kristiani.
 
Di tanah pertama yang mereka injakkan kaki di Pulau Mansinam, dibangunlah sebuah prasasti sebagai simbol kedatangan mereka. Di lokasi ini terdapat sebuah Prasasti Salib besar setinggi kurang lebih 6 meter. Di belakangnya terdapat relief gambar-gambar yang menceritakan soal kedatangan mereka yang disambut oleh warga setempat. 
 
Ada juga empat patung perunggu keduanya yang masing-masing menghadap ke laut dan ke arah Salib. Di bagian bawah kaki prasasti, terdapat tulisan tangan mereka yang tertulis 'Soli deo Gloria. De Eerste Zendelingen van Nederlandsch Nieuw Guinee C.W. Ottow En J.G. Geissler Zyn Hier Geland op 5 Februari 1855'. Di sisi lainnya, ada terjemahan dalam bahasa lokal. Artinya, kurang lebih, Zending pertama untuk Papua Ottow-Geissler tiba di sini 5 Februari 1855. (AK)

http://mariamokiri.files.wordpress.com/2009/11/tulisan-tugu-salib.jpg?w=468
Tulisan pada Prasasti Salib


Rabu, 20 Agustus 2014

PRESTASI TOKOH PAPUA


Nicholas Jouwe
Nicolaas Jouwee
Di antara jajaran 55 para penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa di Istana Negara, Rabu (13/8), terdapat salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu Nicolaas Jouwe.

Tanda Kehormatan ini diberikan setiap tahun kepada mereka yang telah berjasa kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari rangkaian agenda memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus.

Meski menggunakan kursi roda, lelaki yang dikenal sebagai pencipta bendera kebesaran OPM, Bintang Kejora, tampak khidmat mengikuti upacara penganugerahan tersebut.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berkumandang di Istana Negara, menambah khidmat upacara.

Nicolaas Jouwe tidak sendiri, ada dua teman-teman seperjuangnnya yang juga mantan OPM turut menerima tanda penghargaan Bintang Jasa Nararya di Istana Negara tersebut. Nicholas Simion Messet dan Frans Albert Yoku, yang kini menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi di Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Penghargaan ini luar biasa,” kata Nicolaas Jouwe yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 2010 lalu.

Jouwe terlahir di Jayapura pada 24 November 1923. Dikutip dari Wikipedia, ia menjadi politisi Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda kala itu.

Setelah koloni tersebut diserahkan ke UNTEA pada Oktober 1962 dan enam bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda. Namun pada 2010, Jouwe memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kala itu menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Kewarganegaraan Indonesia Nicolaas Jouwe, Gedung Negara yang dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, pada 15 Mei 2010.

“Di Papua kami dibodohi oleh Belanda. Selama 120 tahun rakyat Papua kita tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar. Kami beruntung karena Tuhan melindungi kami, sehingga Indonesia datang,” katanya seusai menerima tanda kehormatan di Istana Negara, Rabu, saat menyatakan alasannya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Nicolaas Jouwe kini telah berusia 90 tahun lebih. Pendengarannya tidak begitu sempurna. Dengan alat bantu pendengaran, Jouwe masih dapat mendengarkan meskipun butuh suara yang lebih keras dari biasanya.

Namun meski usia tidak lagi muda, semangat dan daya ingat Nicolaas Jouwe masih mumpuni.

Ia bercerita, dirinya mendengarkan hampir seluruh pidato Pendiri Bangsa dan Presiden Pertama Indonesia Soekarno.

Pidato Bung Karno di Markas Besar PBB, Amerika Serikat, mampu menggugah dirinya. Ia pun bercerita, dirinya satu-satunya delegasi dari Belanda yang berdiri saat Pidato Bung Karno usai.

“Tak terasa air mata saya meleleh,” katanya mengenang masa itu.

Ia kemudian menegaskan kembali bahwa Papua merupakan bagian integral Indonesia. Bersama-sama dengan daerah lainnya bergerak membangun menjadi masyarakat yang sejahtera.

“Papua maju, Papua mundur sama-sama dengan Indonesia. Kita ini satu, satu waktu dunia akan melihat,” katanya.

Sejak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 2010, Nicolaas Jouwe tak henti-hentinya menegaskan dan mengkampanyekan Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang tak terpisahkan. Ia pun juga meminta OPM untuk turun gunung bergabung dalam NKRI.

Indonesia dinilai bisa mewujudkan mimpi-mimpi Papua yang cerdas, maju dan sejahtera bersama daerah-daerah lainnya.

“Selama 120 tahun, oleh Belanda kita hidup di zaman batu, dijajah, ditindas, karena Belanda tahu, Papua kaya,” katanya.

Ia menilai, mereka yang ada di hutan-hutan mengangkat senjata saat ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut dia OPM saat ini tidak relevan.

Kini kesempatan membangun Papua itu ada. Kedua belah pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah harus bersatu padu untuk menyejahterakan rakyat Papua.

Namun demikian ia masih punya satu keinginan, yaitu mengunjungi daerah-daerah di Indonesia selain Jawa.

“Indonesia bukan hanya Jawa, saya ingin keliling,” katanya. Satu-satunya tempat luar Jawa yang pernah ia kunjungi adalah Balikpapan, saat ia mendengarkan pidato Bung Karno secara langsung. (red)