MASYARAKAT PAPUA BANGGA SEBAGAI NKRI

Penyerahan diri OPM

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai Hari Kembalinya Irian Barat Ke NKRI. Dalam sejarah tercatat bahwa pada tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembalikan Irian Barat ke pemerintah Republik Indonesia disertai dengan syarat bahwa rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan sendiri nasib mereka apakah akan bergabung dengan NKRI atau membentuk negara sendiri sebelum akhir tahun 1969. Sesuai dengan syarat tersebut, Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Hasil Pepera menunjukkan keinginan mutlak rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan NKRI. Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.

Seiring dengan kembalinya Papua ke NKRI, muncul pula sebuah gerakan yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tujuan organisasi ini adalah secara gamblang ingin melepaskan diri dari NKRI. Wujudnya adalah dengan melakukan teror-teror bersenjata terhadap pemerintah, TNI/Polri maupun masyarakat sipil. Hal ini sangat jelas mengganggu kemanan dan ketertiban serta proses pembangunan di Papua. Ulah kelompok ini sangat meresahkan masyarakat sehingga keberadaanya tidak diterima masyarakat. Aparat pemerintah, dalam hal ini Polri dengan dibantu TNI giat melaksanakan patroli dan pengamanan di daerah-daerah di mana OPM beraksi dan tidak segan-segan menumpas mereka yang bersenjata. Karena posisinya semakin terdesak, kelompok separatis ini memindahkan basis ke hutan dan gunung, terutama di daerah Puncak Jaya.

Awalnya banyak masyarakat yang ikut “berjuang” dan rela hidup menderita di gunung dan hutan karena bujuk rayu dan janji-janji manis sang pemimpin kelompok, Goliath Tabuni. Mereka dijanjikan sebuah kemerdekaan dan kesejahteraan setelah merdeka. Ditambah dengan penguatan isu rasis yang menyatakan bahwa mereka adalah ras Melanesia yang berbeda dengan penduduk Indonesia di daerah lain, semakin membuat mereka percaya. Padahal dengan latar belakang sejarah yang valid, sudah jelas dan mutlak bahwa Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Konsep NKRI pun dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan keanekaragaman suku dan budaya yang mewajibkan tiap orang saling menghormati. Jadi ras apapun, apakah itu Melayu, Jawa, Aceh, Maluku, Papua dan yang lainnya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia.

Semakin intensnya pemerintah dalam membangun Papua membuat anggota kelompok separatis semakin sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini adalah salah dan sia-sia. Tindakan mereka selama ini justru malah menghambat pembangunan di Papua. Dengan kebulatan tekad dan kesadaran yang tinggi akhirnya mereka membelot dari “komandan” Goliath Tabuni dan turun gunung untuk berbaur dengan masyarakat. Mereka pun akhirnya mengakui kembali bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Seperti yang diberitakan oleh harian Cenderawasih Pos terbitan 19 Desember 2013 dengan judul “Seratus Anggota OPM Turun Gunung”. Dalam berita tersebut disampaikan alasan mereka turun gunung adalah karena sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun-tahun dan merasa terbohongi dengan janji-janji manis pimpinan OPM yang tidak bertanggung jawab.

Berita ini disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini mengalami hambatan yang besar dalam melaksanakan pembangunan karena kekacauan yang sering ditimbulkan oleh mereka. Para pimpinan TNI/Polri sangat merespon positif kabar ini. Hal ini juga sesuai dengan himbauan pemerintah selama ini, tokoh agama, tokoh masyarakat agar mengajak masyarakat yang menuntut merdeka untuk kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan senjata yang mereka miliki. Tetapi apabila mereka tetap menggunakan senjata untuk mengacaukan tatanan hidup masyarakat, maka bersiap-siaplah untuk ditumpas oleh TNI/Polri.

Posted in: