Konferensi Pers di Istana Bogor |
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P, M.H didampingi Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri, Menkopolhukam Joko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi, saat memberikan keterangan kepada para wartawan yang berada di halaman Istana Bogor, menyatakan bahwa wilayah Papua secara umum aman dan kondusif, namun ada sekelompok orang yang memegang senjata untuk berbuat kriminal, karena mempunyai beberapa tuntutan setelah melakukan penembakan.
Gubernur Papua menganggap bahwa kelompok tersebut merupakan kriminal murni, bukan berjuang untuk meminta kemerdekaan, karena begitu mereka melakukan penembakan, kemudian mereka akan mulai minta tuntutan. Oleh karena itu Gubernur Papua juga meminta kepada Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, PhD untuk melakukan upaya penegakan hukum di Papua.
Gubernur Papua mengungkapkan bahwa tidak semua daerah di Papua itu konflik, karena konflik itu terjadi bukan karena kepentingan untuk meminta merdeka, tetapi lebih terjadi kepada persoalan-persoalan lokal saja, termasuk Pilkada misalnya, kubu satu sudah menang dan kubu lain melakukan penghasutan. Untuk itu Gubernur Papua juga meminta agar pelaksanaan Pemilukada di Papua tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan melalui DPR, dalam upaya mengurangi potensi konflik yang terjadi di Papua.
Gubernur Papua mengakui bahwa selama kurun waktu 9 bulan bertugas sebagai Gubernur Papua bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal saat ini sedang dan akan melaksanakan tugas sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, yakni rekonsiliasi.
“Rekonsiliasi sudah saya lakukan di beberapa daerah yang sudah menjadi konflik, karena konflik bersenjata, konflik Pilkada. Kami sudah laksanakan, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan saya sudah turun bertemu dan saya bersama dengan Kapolda,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengakui bahwa untuk di wilayah Papua Barat, suasananya sangat kondusif. Apa yang dikatakan Gubernur Papua itu betul sekali dan masyarakat Papua sangat komunal dan saya juga sependapat bahwa konflik atau masalah yang timbul adalah masalah-masalah antara keluarga dan lainnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Papua itu akan merdeka, itu tidak ada, karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada kemerdekaan lagi. Kami merdeka sekali untuk selamanya,” kata Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, Menkopolhukam Joko Suyanto menambahkan bahwa pemerintah pusat, para gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama-sama untuk mendekati mereka-mereka yang sekarang ini masih berada di hutan, mengangkat senjata dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. “Jadi dengan cara-cara persuasif, harus sabar dan dikelola baik untuk keluar dari tindak-tindak kekerasan itu sangat penting. Itu yang menjadikan komitmen dari pemerintah, “jelasnya. Selain itu tegas Joko Suyanto, kerjasama-kerjasama atau upaya internasional juga telah dilakukan untuk meredam gerakan Papua Merdeka. (red)
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengakui bahwa untuk di wilayah Papua Barat, suasananya sangat kondusif. Apa yang dikatakan Gubernur Papua itu betul sekali dan masyarakat Papua sangat komunal dan saya juga sependapat bahwa konflik atau masalah yang timbul adalah masalah-masalah antara keluarga dan lainnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Papua itu akan merdeka, itu tidak ada, karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada kemerdekaan lagi. Kami merdeka sekali untuk selamanya,” kata Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, Menkopolhukam Joko Suyanto menambahkan bahwa pemerintah pusat, para gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama-sama untuk mendekati mereka-mereka yang sekarang ini masih berada di hutan, mengangkat senjata dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. “Jadi dengan cara-cara persuasif, harus sabar dan dikelola baik untuk keluar dari tindak-tindak kekerasan itu sangat penting. Itu yang menjadikan komitmen dari pemerintah, “jelasnya. Selain itu tegas Joko Suyanto, kerjasama-kerjasama atau upaya internasional juga telah dilakukan untuk meredam gerakan Papua Merdeka. (red)
0 komentar:
Posting Komentar