 |
| Dialog Presiden dan Wapres dihadiri pejabat-pejabat RI dan Papua |
Bogor - Presiden SBY bersama Wapres Boediono, hari Selasa (28/1/2014) mulai pukul 11.00 WIB, di Istana Bogor mengadakan silaturahmi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat beserta tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Turut hadir dalam acara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud M. Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Wamenkeu Any Ratnawati.
Sedangkan dari Papua selain Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, tampak hadir jajaran pemerintahan Papua dan Papua Barat, Pimpinan dan anggota DPR Papua, Pimpinan DPR Papua Barat, serta para bupati dan tim Asistensi dari Univ Cendrawasih.
 |
| Gubernur Papua Lukas Enembe dan Presiden SBY |
Acara pada kali ini diagendakan membahas dua hal. Pertama, mendengarkan laporan dari Gubernur Papua dan Papua Barat mengenai
progress report pembangunan di kedua provinsi tersebut. Kedua, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.
 |
| Presiden dan Wapres |
Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pengantarnya mengatakan, bahwa evaluasi pelaksanaan UU Otonomi khusus dilaksanakan selama 5 tahun sekali. “Pelaksanaan evaluasi telah dilaksanakan selama dua kali yakni tahun 2006 dan 2010,” tambah Menko Polhukam.
 |
| Konferensi Pers Menko Polhukam bersama Gubernur Papua dan Papua Barat |
Hasil dari evaluasi tersebut, kata Menko Polhukam, disepakati bahwa perlu lebih dilaksanakan pengawasan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat terus terlaksana dengan baik. Untuk itulah, pada tahun 2011 dibentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).
Dalam pertemuan itu, kedua Gubernur telah menyampaikan pokok-pokok pikiran masing-masing yang sudah dituangkan di dalam draf awal terhadap nilai tambah dari Undang-Undang Otonomi Khusus.
 |
| Gubernur Papua Barat, Menko Polhukam, dan Gubernur Papua |
“Draf tersebut dihasilkan dari 12 kali pertemuan di antara Tim Papua Barat dan Tim Papua dengan diasistensi oleh akademisi dari Universitas Cenderawasih serta Kementerian Dalam Negeri. Draf awal itu segera akan disinkronkan kembali antara kedua gubernur, namun 95 persen materinya sudah disepakati,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan seusai pertemuan silaturahmi Presiden dengan para tokoh Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian, rencana perbaikan otonomi khusus, seperti yang diamanatkan oleh Presiden, dapat terlaksana dengan baik demi pencapaian kesejahteraan dan kemajuan di Papua. (red)
0 komentar:
Posting Komentar