NICOLAAS JOUWE, KISAH PERTOBATAN PENDIRI OPM KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI

"Belanda pernah mengatakan kepada saya bahwa Hindia Belanda merupakan satu-satunya harapan bagi Belanda sebagai pemasok kebutuhan bahan mentah bagi industrinya." (Nicolaas Jouwe, Pendiri Organisasi Papua Merdeka-OPM)





Buku  karya Nicolaas Jouwe bertajuk: Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan ini berkisah tentang seorang pria berusia 89 tahun, yang dulunya merupakan salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bukan itu saja. Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu. 

"Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI," begitu tukas Jouwe. 

Nicholaas Jouwe lahir di Jayapura pada 24 November 1923. Melalui penuturannya dalam buku ini, yang sayang sekali diterbitkan dengan teknik penyuntingan (editing) yang sangat kacau dan tidak sistematis, Jouwe mulai menetap di Belanda pada 1961. Pada saat Indonesia di bawah pemerintahan Bung Karno, sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. 

Namun Jouwe yang waktu itu masih muda belia, justru berpihak pada pemerintah kolonial Belanda, dan bersama beberapa temannya mendirikan Gerakan Operasi Papua Merdeka yang kemudian disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena Belanda menjanjikan Jouwe untuk menjadi Presiden Papua jika kelak sudah merdeka. 

Bahkan Jouwe lah yang membuat bendera Bintang Kejora yang pertama kali dikibarkan pada 1 Desember 1961. “Pada saat itu saya adalah salah satu anggota Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad) yang konon dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan saya terpilih secara demokratis di seluruh wilayah Papua,” begitu menurut penuturan Jouwe. 

Menurut Jouwe yang notabene merupakan pelaku sejarah terbentuknya OPM, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada tetapi dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat dan juga Negara Kolonial Belanda. 

Tentu saja versi OPM ini merupakan pemutar-balikan fakta dan kenyataan. Padahal melalui kesaksian Jouwe setelah kembali ke Indonesia pada 2009, 2/3 negara anggota dalam Sidang Umum PBB menerima hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, sehingga suka atau tidak suka, bangsa Papua telah menjadi bagian resmi dari NKRI. 

Dan ini pula yang jadi dasar Jouwe memutuskan kembali pulang ke Indonesia. Karena menurut pandangannya, bahwa upaya pemisahan diri Papua dari NKRI sangat bertentangan dengan sejarah. 

Kisah kembalinya Jouwe ke pangkuan Ibu Pertiwi merupakan cerita tersendiri yang tak kalah menarik. Pada 17 Maret 2009, dengan ditemani oleh dua orang anaknya, Nancy dan Nico, memutuskan memenuhi undangan Presiden SBY, kembali ke Indonesia. 

Pada Januari 2010, Jouwe resmi bermukim di Jayapura.Lantas, gimana ceritanya sampai bisa kembali ke Indonesia dan berpihak kembali ke NKRI? 

Pada 2009 sebuah delegasi di bawah pimpinan Nona Fabiola Ohei tiba di Den Haag dengan membawa surat dari Presiden SBY untuk Jouwe. Fabiola ketika itu datang menemui Jouwe dengan ditemani oleh Ondofolo (Kepala Adat) Frans Albert Yoku, Nicolas Simeon Meset, pilot pertama Putra Papua lulusan ITB, dan Bapak Pendeta Adolf Hanasbey. 

Surat SBY itu pada intinya mengundang Jouwe kembali pulang ke Indonesia. Berdasarkan surat SBY tersebut, Jouwe menemui Fanie Habibie, Dubes RI di Belanda ketika itu. 

Inilah penuturan Jouwe ketika bertemu Fanie Habibie. 

Begitu kami berdua bertemu cepat sekali kami jadi akrab satu sama lainnnya, seperti kami berdua sudah berkenalan lama sekali. Lalu kami berdua bicara soal kepulangan saya. Kami berbicara banyak lalu Pai Tua cerita bahwa Pai Tua banyak bersahabat dengan orang Ambon. Dia diangkat oleh orang-orang Ambon menjadi warga terhormat dari kota Ambon. Ada sehelai surat penghargaan yang dia miliki.

Dia ceritakan itu dan dia mulai menanyakan: “Nic, kalau beta panggil se dengan lagu-lagu Ambon apa se bisa iko beta? 

Lalu saya katakana pada Fanie: “Bapa, beta besar dalam dua kultur, Papua dan Ambon, Maluku. Jadi Bapa bilang saja.” Lalu dia katakana lagi: “Nico, beta punya satu pantun darik Ambon: Laju-Laju perahu laju. Laju sampai ke Surabaya. Biar lupa kain dan baju, tapi jangan lupa par beta.” 

Saya lalu berkata: “Wah bagus.” Saya juga mau balas: Angin Timur Gelombang Barat, kapal Angkasa warna Merpati, Bapa di Timur beta di Barat, apa rasa dalam hati.” 

Pai Tua jawab lagi dengan satu pantun: “Naik-naik ke Batu Gajah, Rasa Haus makan kwini, Beta rasa sengaja saja, Siapa tahu jadi begini.” 

Pak Fanie bertanya: Beta mau tahu, cepat Bapa pulang seng?” Saya jawab dengan pantun lagi: Riang-riang ke Bangkahulu, rama-rama si batang padi, diam-diam sabar dahulu, lama-lama tokh akan jadi.” 

Pak Fanie katakana lagi: Pulang jo.” Dan saya sambung: “Ya, Beta Pulang.” 

Setelah makan malam bersama Fanie Habibie, saya memberi satu pantun terakhir kepada Pak Duta Besar. 

“Ayam putih mari kurantai, kasih makan ampas kalapa, budi Bapa Dubes sudah sampe, Beta mau balas dengan Apa?” 

Pak Fanie jawab lagi: Ya, suda pulang jua.” Saya balas: “Ya, saya pulang.” 

Demikian kisah yang dituturkan Jouwe. Maka tak lama setelah itu, dibuatlah traktat diplomasi ihwal kepulangan Nicolaas Jouwe ke Indonesia oleh Dubes Fanie Habibie.

Kisah Pertemuan Rahasia Jouwe dengan John F Kennedy 

Sisi menarik dari buku ini, adalah pertemuan Jouwe dengan Kennedy pada 1962, yang kita tahu Kennedy bersepakat dengan Bung Karno agar Belanda secepatnya melepas Papua kembali ke tangan Indonesia. 

Menurut pengakuan Jouwe, pertemuan dengan Kennedy inilah yang kelak jadi salah satu pertimbangan mengapa akhirnya memutuskan kembali bergabung dengan NKRI. 

Yang mengesankan Jouwe adalah, Kennedy bertanya apakah Jouwe tahu tentang sejarah Papua dan sudah berapa lama Jouwe tahu Papua masuk dalam orbit koloni Belanda. Dan dengan lugunya Jouwe menjawab, tidak tahu. Karena yang Jouwe tahu melalui sejarah yang dia pelajari di sekolahnya, lebih banyak tentang sejarah Belanda, tentang geografinya Belanda, berapa banyak sungainya dan gunung yang ada di Belanda. Tapi sejarah Papua itu sendiri Jouwe mengaku terus terang kepada Kennedy tidak tahu. 

Nicolaas Jouwe

Di sinilah aspek menarik dari Kisah Jouwe ketika bertemu Presiden Kennedy. Kennedy justru yang memberitahu Jouwe bahwa itulah politik kolonial Belanda. Mengapa sejarah Papua itu sendiri tidak diberitahukan kepada masyarakat Papua? Karena Belanda tahu Papua itu sangat kaya akan emas, perak dan tembaga. 

“Belanda tidak mau orang dari luar masuk ke situ. Belanda ingin menjaga agar orang dari luar tidak masuk ke Papua untuk menguasai Papua,” begitu kata Kennedy kepada Jouwe. 

Bahkan Kennedy juga mengatakan bahwa Pemerintah Belanda mempropagandakan bahwa Pulau Papua penuh dengan berbagai macam penyakit berbahaya seperti malaria dan lain-lain. Belanda bahkan menakut-nakuti bahwa barangsiapa datang ke Papua pasti akan mengalami kematian. Singkat cerita, Belanda lakukan propaganda macam itu agar orang tidak berani berkunjung ke Papua. 

Dari kisah tersebut tersirat memang Kennedy sepenuhnya mendukung integrasi Papua kepada Indonesia. Dan pertemuan Jouwe dengan Kennedy ketika itu, justru dalam rangka membujuk Jouwe agar setuju Papua jadi bagian dari Indonesia. 

Bisa dimengerti jika pertemuan dengan Kennedy tersebut bersifat rahasia, karena Jouwe ketika itu dalam kapasitas sebagai penasehat dan anggota Kerajaan Belanda dalam perundingan Belanda dan Indonesia. Sehingga posisi resmi Jouwe justru berada di pihak kepentingan pemerintah kolonial Belanda. 

Jika kita amati saat ini, tak pelak merupakan ironi sejarah. Kennedy, Presiden Amerika justru berada satu haluan dengan Bung Karno dan pemerintah Indonesia yang dalam periode 1960-1963 justru sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kembalinya Papua ke tangan Indonesia. Sedangkan Jouwe yang notabene putra Papua, malah mendukung Belanda, dan setuju bujukan Belanda untuk mewacanakan Papua Merdeka sebagai kontra isu terhadap perjuangan Indonesia merebut Papua atau Irian Barat. 

Dalam buku tangan-tangan Amerika, karya Hendrajit dan kawan-kawan, terungkap bahwa keputusan Kennedy menekan Belanda agar melepas Papua, pada akhirnya memicu kemarahan para pengusaha tambang di Amerika yang dikuasai oleh dinasti Rockefeller, karena lepasnya Belanda dari Papua, telah mengacaukan semua rencana-rencana bisnis jangka panjang pengusaha-pengusaha Tambang Amerika, Inggris dan Belanda yang sudah disiapkan saat itu. 

Sehingga Kennedy dan Bung Karno, praktis sejak saat itu dinyatakan sebagai musuh bersama yang harus disingkirkan. Ketika Kennedy tewas terbunuh di Dallas, Texas, pada 1963, Presiden Lyndon B Johnson yang menggantikan Kennedy, menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih bermusuhan terhadap pemerintahan Bung Karno. 

Penggalan kisah pertemuan dan percakapan Nicolaas Jouwe bersama Kennedy, semakin memperkuat berbagai studi sejarah sebelumnya yang menyatakan bahwa Kennedy memang sepenuhnya mendukung lepasnya Papua dari Belanda, dan mengembalikannya kepada Indonesia. 

Terbukti bahwa pertemuan bersama Kennedy tersebut dilangsungkan setelah Perjanjian Belanda dan Indonesia ditandatangani di New York 15 Agustus 1962 mengenai Papua Barat. Sedangkan pertemuan Jouwe dengan Kennedy berlangsung pada 16 September 1962. 

Namun Jouwe sejak 1961, jadi setahun sebelum bertemu Kennedy pada 1962, praktis sudah bermukim di Belanda. Hanya karena dijanjikan jadi presiden Papua, Jouwe malah ikut merintis terbentuknya OPM, seraya tetap menjadi Pejabat Negara Pemerintahan Belanda, dan menjadi perutusan pemerintahan Kerajaan Belanda ke Amerika untuk menghadiri sidang-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili Pemerintahan Belanda. 

Jouwe dan Perspektif Baru Memaknai Papua 

Salah satu bentuk pertobatan Jouwe ketika kembali bergabung dengan NKRI adalah sumbangannya dalam membentuk opini baru kepada masyarakat terhadap sejarah Papua masuk dalam orbit penjajahan Belanda. 

Sejarah penjajahan Belanda bermula pada 1928 ketika Ratu Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Marcus dari Hindia Belanda di Batavia untuk melakukan aneksasi Papua Barat yang meliputi wilayah tersebut. 

Pada 1928 ada daerah Jerman di Pasifik yang berbatasan dengan Belanda. Papua kemudian dianeksasi menjadi daerah dari Kerajaan Belanda sekaligus dimasukkan ke dalam daerah koloni Hindia Belanda. Sejak saat itu, Papua dinyatakan sebagai daerah milik Belanda. Sehingga Hindia Belanda memiliki wilayah jajahan dari Sabang sampai Merauke. 

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda menolak melepaskan sebagian wilayah Hindia Belanda, dan membagi jadi dua bagian: Sebagian dari Sorong sampai dengan yang sekarang disebut Jayapura, satu bagian lagi dari Sabang sampai Maluku yang diakui Belanda sebagai Indonesia. 

Menurut pandangan Jouwe yang tidak dipahami anak-anak Muda Papua sekarang, Papua sejatinya sudah masuk Indonesia secara resmi melalui New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di mana dinyatakan bahwa Belanda harus serahkan West Papua kepada Indonesia. 

Dengan demikian, niat baik Jouwe untuk bertemu masyarakat Papua dan menjelaskan sejarah ini, patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena secara gamblang Jouwe mengatakan, hanya melalui cara inilah penderitaan masyarakat Papua akibat hasutan kelompok tertentu dapat segera diakhiri. 

Menarik, karena pastilah yang dimaksud Jouwe kelompok tertentu adalah para elit OPM, yang notabene Jouwe adalah salah satu pendiri dan perintisnya.

Bravo Nicolaas Jouwe.

Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute
Sumber: http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13464&type=4#.UuyGBsQW0YM

mencium tanah saat tiba di Sentani, Papua

Nicolaas bertemu dengan Menko Kesra, Aburizal Bakrie

Read More

PENEMBAKAN DI PAPUA KRIMINAL MURNI

Konferensi Pers di Istana Bogor

Bogor – Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat melakukan dialog tentang Papua di Istana Bogor bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono pada Selasa (28/1). Setelah pertemuan di Istana Bogor tersebut Gubernur memberikan keterangan pers di halaman Istana terkait dengan kondisi di tanah Papua akhir-akhir ini.

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P, M.H didampingi Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri, Menkopolhukam Joko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi, saat memberikan keterangan kepada para wartawan yang berada di halaman Istana Bogor, menyatakan bahwa wilayah Papua secara umum aman dan kondusif, namun ada sekelompok orang yang memegang senjata untuk berbuat kriminal, karena mempunyai beberapa tuntutan setelah melakukan penembakan.

Gubernur Papua menganggap bahwa kelompok tersebut merupakan kriminal murni, bukan berjuang untuk meminta kemerdekaan, karena begitu mereka melakukan penembakan, kemudian mereka akan mulai minta tuntutan. Oleh karena itu Gubernur Papua juga meminta kepada Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, PhD untuk melakukan upaya penegakan hukum di Papua.

Gubernur Papua mengungkapkan bahwa tidak semua daerah di Papua itu konflik, karena konflik itu terjadi bukan karena kepentingan untuk meminta merdeka, tetapi lebih terjadi kepada persoalan-persoalan lokal saja, termasuk Pilkada misalnya, kubu satu sudah menang dan kubu lain melakukan penghasutan. Untuk itu Gubernur Papua juga meminta agar pelaksanaan Pemilukada di Papua tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan melalui DPR, dalam upaya mengurangi potensi konflik yang terjadi di Papua.

Gubernur Papua mengakui bahwa selama kurun waktu 9 bulan bertugas sebagai Gubernur Papua bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal saat ini sedang dan akan melaksanakan tugas sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, yakni rekonsiliasi.

“Rekonsiliasi sudah saya lakukan di beberapa daerah yang sudah menjadi konflik, karena konflik bersenjata, konflik Pilkada. Kami sudah laksanakan, bertemu dengan saudara-saudara yang berseberangan saya sudah turun bertemu dan saya bersama dengan Kapolda,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengakui bahwa untuk di wilayah Papua Barat, suasananya sangat kondusif. Apa yang dikatakan Gubernur Papua itu betul sekali dan masyarakat Papua sangat komunal dan saya juga sependapat bahwa konflik atau masalah yang timbul adalah masalah-masalah antara keluarga dan lainnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Papua itu akan merdeka, itu tidak ada, karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada kemerdekaan lagi. Kami merdeka sekali untuk selamanya,” kata Gubernur Papua Barat.

Sementara itu, Menkopolhukam Joko Suyanto menambahkan bahwa pemerintah pusat, para gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama-sama untuk mendekati mereka-mereka yang sekarang ini masih berada di hutan, mengangkat senjata dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. “Jadi dengan cara-cara persuasif, harus sabar dan dikelola baik untuk keluar dari tindak-tindak kekerasan itu sangat penting. Itu yang menjadikan komitmen dari pemerintah, “jelasnya. Selain itu tegas Joko Suyanto, kerjasama-kerjasama atau upaya internasional juga telah dilakukan untuk meredam gerakan Papua Merdeka. (red)

Read More

ANGGOTA OPM PENYERANG POS POLISI KULIRIK DITANGKAP

Yemiter Telenggen saat ditangkap

JAYAPURA – Salah seorang pelaku penyerangan pos polisi sub sektor Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya (4/1/2014) yang mengakibatkan 8 senjata yang terdiri atas 1 Mouser, 2 AK-47, serta 5 pucuk SS1 hilang, akhirnya tertangkap. Yemiter Telenggen (19) yang diketahui sebagai anggota TPN/OPM di bawah pimpinan Leka Talenggen ditangkap tim khusus Polda Papua pada Minggu pagi (27/1/2014) sekitar pukul 08.00 WIT, saat ia sedang turun ke Kota Baru, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya, langsung diamankan ke Mapolres Puncak Jaya, yang kemudian dibawa ke Mapolda Papua di Jayapura.

Juru bicara Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono saat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, tertangkapnya Yemiter Telenggen berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian saat melakukan olah kejadian perkara di lokasi penyerangan, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang mengenali beberapa pelaku.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi, anggota kita mengenali persis beberapa pelaku penyerangan Pos Kulirik dan satu di antaranya adalah Yemiter Telenggen dengan beberapa rekannya sekitar 18 orang mengepung Pos Subsektor Kulirik, yang kemudian mengambil senjata lalu kabur dan saat itu anggota sempat mengenali mereka,” jelasnya, Senin (27/1/2014) di ruang kerjanya.

Saat ini penyidik Polda Papua masih terus memeriksa pelaku tersebut terkait keterlibatannya dalam penyerangan Pos Subsektor Kulirik.

“Yemiter yang termasuk pelaku penyerangan terhadap Pos Subsektor Kurilik ini, masih berusia 19 tahun dan dia dari kelompok Leka Talenggen di bawah pimpinan Goliath Tabuni ,dan yang bersangkutan masih berstatus pelajar kelas 2 SMA Negeri 1 Mulia,” ujarnya.

Mengenai jumlah target penyerangan Pos Kulirik, Pudjo enggan membeberkan berapa target yang harus ditangkap. “Dalam penegakan hukum kita sangat berhati-hati untuk menghindari ketika dilakukan penangkapan. Kita tidak mungkin menangkap orang yang tidak bersalah karena mereka adalah masyarakat kita juga,” katanya.

Disinggung apakah Yemiter Telenggen juga terlibat dalam rangkaian penembakan yang menewaskan anggota TNI? Pudjo belum bisa memastikan. “Kita belum bisa memastikan apakah dia terlibat penembakan atau belum, yang jelas dia salah satu kelompok penyerangan pos Kulirik itu,” jawabnya.

Kabid Humas menegaskan bahwa soal pasal yang diterapkan kepada Yemiter Telenggen tetap dikenakan Undang-undang darurat, pasal penganiayaan, maupun percobaan pembunuhan. “Banyak pasal yang diterapkan, UU Darurat, penganiayaan, percobaan pembunuhan dan lain-lain, masih banyak lagi,”terangnya. (red)

Read More

DIALOG TENTANG PAPUA DI ISTANA BOGOR

Dialog Presiden dan Wapres dihadiri pejabat-pejabat RI dan Papua

Bogor - Presiden SBY bersama Wapres Boediono, hari Selasa (28/1/2014) mulai pukul 11.00 WIB, di Istana Bogor mengadakan silaturahmi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat beserta tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Turut hadir dalam acara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud M. Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Wamenkeu Any Ratnawati.

Sedangkan dari Papua selain Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, tampak hadir jajaran pemerintahan Papua dan Papua Barat, Pimpinan dan anggota DPR Papua, Pimpinan DPR Papua Barat, serta para bupati dan tim Asistensi dari Univ Cendrawasih.

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Presiden SBY

Acara pada kali ini diagendakan membahas dua hal. Pertama, mendengarkan laporan dari Gubernur Papua dan Papua Barat mengenai progress report pembangunan di kedua provinsi tersebut. Kedua, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.

Presiden dan Wapres

Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pengantarnya mengatakan, bahwa evaluasi pelaksanaan UU Otonomi khusus dilaksanakan selama 5 tahun sekali. “Pelaksanaan evaluasi telah dilaksanakan selama dua kali yakni tahun 2006 dan 2010,” tambah Menko Polhukam.

Konferensi Pers Menko Polhukam bersama Gubernur Papua dan Papua Barat

Hasil dari evaluasi tersebut, kata Menko Polhukam, disepakati bahwa perlu lebih dilaksanakan pengawasan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat terus terlaksana dengan baik. Untuk itulah, pada tahun 2011 dibentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).

Dalam pertemuan itu, kedua Gubernur telah menyampaikan pokok-pokok pikiran masing-masing yang sudah dituangkan di dalam draf awal terhadap nilai tambah dari Undang-Undang Otonomi Khusus.

Gubernur Papua Barat, Menko Polhukam, dan Gubernur Papua

“Draf tersebut dihasilkan dari 12 kali pertemuan di antara Tim Papua Barat dan Tim Papua dengan diasistensi oleh akademisi dari Universitas Cenderawasih serta Kementerian Dalam Negeri. Draf awal itu segera akan disinkronkan kembali antara kedua gubernur, namun 95 persen materinya sudah disepakati,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan seusai pertemuan silaturahmi Presiden dengan para tokoh Papua dan Papua Barat.

Dengan demikian, rencana perbaikan otonomi khusus, seperti yang diamanatkan oleh Presiden, dapat terlaksana dengan baik demi pencapaian kesejahteraan dan kemajuan di Papua. (red)

Read More

LAGI, INGGRIS DUKUNG KEDAULATAN RI DI PAPUA

 Marty Natalegawa dan William Hague (29/1)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, William Hague menegaskan kembali bahwa pemerintah negaranya tetap menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia di Papua. Hal itu disampaikan olehnya guna menanggapi pendirian kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris pada April 2013 lalu.

Kendati pemberitaan tersebut sempat menjadi perdebatan, Hague mengatakan hal itu tidak akan mengubah kebijakan negara pimpinan PM David Cameron itu. Ia menegaskan, meski Inggris sangat menghormati hak asasi manusia, tetapi Inggris akan tetap mendukung kedaulatan penuh Indonesia di wilayah NKRI.

Hal tersebut disampaikan oleh Hague usai melakukan pertemuan dengan Menlu RI, Marty Natalegawa di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri kemarin (29/1). Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama sang Menlu sejak kunjungan terakhir pada delapan tahun lalu.

“Inggris sepenuhnya mendukung integritas Indonesia. Tidak ada keraguan posisi mengenai isu terkait hal itu (Papua dan Papua Barat). Kebijakan kami juga sama mengenai demokrasi. Kami jelas mendukung keutuhan negeri ini,” kata Hague.

Sebelumnya, aksi pembukaan kantor perwakilan OPM oleh Benny Wenda pada akhir April 2013 lalu sempat membuat geram Pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto sampai harus memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia, Mark Canning.

Dia menjelaskan pembukaan kantor perwakilan di kota Oxford itu turut dihadiri oleh wali kota dan anggota DPR setempat. Padahal, selama ini Pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen tidak pernah mendukung kegiatan tersebut. Djoko menyebut secara formal Inggris mengakui kedaulatan NKRI atas Papua.

Pernyataan serupa juga pernah dilontarkan oleh Menlu Marty. Dia mengatakan kendati OPM berhasil membuka kantor perwakilan di Oxford, bukan berarti negeri yang dipimpin Ratu Elizabeth II itu mendukung gerakan separatisme di Papua. Sebaliknya mereka sudah berulang kali menegaskan bahwa sikap pemerintah kota tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Inggris.

Marty malah meminta agar isu mengenai pembukaan kantor itu tidak dibesar-besarkan, karena justru malah akan dijadikan forum bagi Benny dalam menyuarakan perjuangannya. (red)

Read More

GUBERNUR PAPUA DAN PAPUA BARAT SEPAKAT NKRI HARGA MATI

Foto: Lukas Enembe dan SBY (28/1/2014)

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury menegaskan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik-konflik terjadi, termasuk upaya pemisahan diri dari Indonesia merupakan ulah segilitir kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua.

"Kalau Papua Barat itu sangat kondusif. Tapi kita sepakat Papua sangat komunal. Kalau ada keinginan Papua Barat merdeka itu tidak ada. Merdeka itu satu kali untuk selamanya," tegas Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury.

Hal ini dikatakan dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).

Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan dirinya telah melakukan rekonsiliasi di daerah-daerah yang rawan konflik. Dirinya juga telah berkordinasi dengan Pangdam dan Kapolda Papua untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya.

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal. Karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka," paparnya.

Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menambahkan pemerintah pusat dan daerah terus melakukan upaya persuasif kepada kelompok-kelompok bersenjata. Mereka dinilai melakukan tindak kriminal sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas.

"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer, yang dilakukan tadi seperti apa kata gubernur, adalah penegakan hukum dalam rangka menindak tindakan kriminal. Jadi upaya persuasif harus sabar dan harus dikelola dengan baik untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," tegas Menko Polhukam.

Read More

KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITANGKAP APARAT KEAMANAN DI PUNCAK JAYA

gambar ilustrasi (red)

Puncak Jaya - Pada Minggu (26/1) pukul 08.00 WIT telah terjadi baku tembak antara aparat keamanan TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di saat aparat keamanan melaksanakan patroli keamanan di wilayah Distrik Mulia.

Pada saat melaksanaan patroli tersebut didapati sekelompok orang melakukan penembakan terhadap pihak keamanan. Kelompok tersebut diduga dari KKB pimpinan Tenggamati Wonda dari kelompok Yambi, yang merupakan kelompok kriminal yang kerap melakukan aksi di Puncak Jaya. Setelah terjadi kontak senjata, anggota KKB tersebut melarikan diri ke arah ketinggian dan ada salah satu anggota KKB yang masuk ke dalam gereja GIDI untuk bersembunyi, di mana pada saat itu sedang berlangsung ibadah jemaat GIDI.

Setelah kegiatan ibadah selesai, para jemaat keluar dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak aparat keamanan yang dipimpin oleh Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Yohanes Hadud, di luar area gereja. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak aparat mengidentifikasi salah satu jemaat berpenampilan tidak layak yang sepantasnya digunakan dalam melaksanakan peribadatan.

Dari hasil identifikasi tersebut pihak aparat keamanan menanyakan identitas jemaat yang berpenampilan mencurigakan kepada seluruh jemaat yang hadir pada waktu itu. Namun oleh seluruh jemaat yang hadir pada waktu itu, tidak ada seorangpun yang mengenal jemaat tersebut, sehingga aparat keamanan menangkap anggota KKB tersebut yang bernama Oki Talenggeng. Oki ditangkap setelah ketahuan akan mengganti baju basah yang ia kenakan dan tidak menggunakan pakaian yang sopan saat beribadah. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kampung Dondobaga, Lasarus Wanimbo, yang ikut beribadah pada waktu itu.

Adapun Jemaat yang hadir dalam mengikuti ibadah tersebut adalah Kepala Kampung Dondobaga dan Gembala Gereja GIDI Dondobaga. Setelah itu aparat memberikan pengarahan kepada para jemaat tentang tugas yang sedang dilaksanakan aparat keamanan. Untuk selanjutnya Oki dibawa aparat keamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Kejadian tersebut dibenarkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua, pada saat jumpa pers (27/1) di Gedung Perpustakaan Kodam XVII/Cenderawasih. “Ada sekelompok orang yang melakukan penembakan terhadap aparat keamanan yang sedang melakukan patroli keamanan, kemudian melarikan diri ke dalam Gereja untuk bersembunyi, dia coba tukar pakaian di sana”, ucap Pangdam.

Selanjutnya Pangdam menambahkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kekerasan terhadap masyarakat selama proses pemeriksaan tersebut. “Aparat keamanan melaksanakan tugasnya dengan profesional dan sama sekali tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat”, tegas Pangdam.

Berkaitan dengan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata di Puncak Jaya yang meresahkan dan menggangu masyarakat, Pangdam dengan tegas menyatakan bahwa kita boleh beda pendapat tetapi jangan sampai mengganggu rakyat dan jangan bersenjata.

"Jika masih ada kelompok yang menggangu kedamaian masyarakat akan ditindak tegas. Tentara tidak ragu-ragu untuk mengambil suatu tindakan untuk melindungi rakyat”, pungkas Pangdam.

Read More