PM VANUATU CAMPURI KEDAULATAN RI, TOKOH PAPUA BERANG

Tokoh Papua, Nicholas Messet, mantan Wamenlu OPM, red

Jayapura - Tak dapat dipungkiri di tanah Papua terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era Orde Baru. Tapi kalau ‘hari gini’ masih saja ada tuduhan dari pejabat luar negeri yang menyebut masih banyak pelanggaran HAM di bumi Cenderawasih, tentu akan jadi persoalan besar bagi tokoh Papua sekali pun.

Adalah Nicholas Messet, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang marah besar terhadap pidato Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 lalu.

Saat itu, Moana menyebut di Papua hingga kini masih banyak terjadi pelanggaran HAM berat. Sebagai tokoh Papua, Nicholas Messet merasa tersengat kupingnya mendengar pidato asal ucap itu.

“Pidato PM Vanuatu tersebut tidak berdasar, serta mengandung unsur politis terselubung,” tegasnya dalam keterangan pers di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

Nickolas Messet juga menyebut pernyataan PM Vanuatu itu adalah bohong besar. Sebab bukti foto yang beredar di internet yang dikeluarkan oleh PM Vanuatu pada sidang di Jenewa itu adalah foto tahun 1970-an, tapi direkayasa seolah-olah itu kondisi terkini di Papua.

“Dia bilang terjadi pelanggaran HAM setiap hari di Papua. Padahal itu foto-foto lama tahun 1970-an,” sesalnya.

Setelah era reformasi bergulir, ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998, tanah Papua jauh lebih baik. Menurut Nicholas Messet, saat ini Papua sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang baik, termasuk untuk bidang penegakan hukum.

“Memang kita tidak menyangkal, benar ada pelanggaran HAM di tahun-tahun 1970-an dari Aceh sampai Papua. Ada pelanggaran HAM besar-besaran di saat orde baru memerintah. Tapi sejak tanggal 21 Mei 1998, turunnya Soeharto, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi” tegasnya.

Nicholas Messet mengingatkan, PM Vanuatu adalah perdana menteri dari sebuah negeri kecil yang seharusnya tidak sembrono menuduh.

Berikut Ini tanya jawab dengan mantan Wakil Menlu OPM Nicholas Messet, terkait Pidato PM Vanuatu di Jenewa, 4 Maret 2014:

Apa latar belakang PM Vanuatu sehingga dia melontarkan tuduhan masih banyak pelanggaran HAM berat di Papua sampai sekarang?

PM Vanuatu itu orang Perancis tapi sudah naturalisasi, umurnya 51 tahun lahir 27 januari 1963. Saya kerja di Vanuatu jadi pilot dia umur 27 tahun. Mungkin dia sekarang banyak terima pesan/sms dari masyarakat Papua terkait pernyataannya bahwa banyak pelanggaran HAM di Papua sampai hari ini.

Sebetulnya tidak ada pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan dia. 19 Juni 2013 saat rapat MSG di New Caledonia saya bertemu beliau dan katakan pada dia malah saya tunjuk mukanya, “Kamu jangan bicara Papua, bicara Vanuatu saja, kewajiban kamu itu rakyat Vanuatu, bukan perdana menteri orang Papua. Papua itu milik Indonesia dan sekarang ini Papua tidak bisa dipisahkan dari Indonesia."

Mengenai dia bilang ada pelanggaran HAM setiap hari di Papua, saya bilang kalau ada pelanggaran HAM, saya, Michael, Frans mungkin sudah tidak ada lagi disini, kita sudah dibunuh.

Dan kau lihat baik foto-foto yang dikasih di internet kepada saudara perdana mentri, itu foto tahun 70-an, memang kita tidak menyangkal, bahwa benar ada pelanggaran HAM tahun tahun itu, bukan hanya Papua di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua ada pelanggaran HAM besar-besaran di saat Orde Baru memerintah.

Tapi sejak tanggal 21 Mei 1998 turunnya Soeharto dan diambil alih wakil presiden Habibie maka reformasi mulai bergulir, demokratisasi mulai bergulir bahkan ada perubahan besar sekali di Republik Indonesia ini sampai sekarang ini. Pada 9 April 2014 kita mengadakan pemilu yang demokratis. Jadi kalau ada PM dari negara kecil yang bilang ada pelanggaran HAM itu sama sekali bohong, bohong belaka yang mau mengungkit-ungkit masalah lalu.

Apa fakta yang Anda lihat di Papua sekarang?

Sebenarnya republik sudah aman dan tenteram bagi kita dan orang Papua sudah mulai sadar bahwa perjuangan mereka itu bukan merdeka, tapi lebih mementingkan hak-hak adat mereka atau hak-hak leluhur mereka, tanah, kekayaan alam itu harus dibagi rata kepada orang Papua supaya mereka rasa mereka adalah bagian dari republik ini.

Kalau tidak, selalu ada gembar-gembor di sini ada pelanggaran HAM atau pembunuhan massal atau genocide dipakai oleh orang-orang macam negara Vanuatu, satu-satunya negara di dunia ini yang mau membantu Papua merdeka dan Vanuatu itu merdeka tanggal 31 Juni 1980, jadi baru 34 tahun, masih muda dibanding negara kita yang sudah 69 tahun.

PM Vanuatu melihat masalah Papua harus diselesaikan tapi masalah Papua sudah diselesaikan sejak Pepera dilaksanakan tahun 1969 dan saya sendiri saksikan waktu duta besar Vanuatu, waktu saya kerja di Vanuatu, saya ke markas besar PBB , di dalam sidang keamanan, beliau mengatakan, inilah keputusan Dewan Keamanan tanggal 19 November 1969, nasib orang Papua atau waktu itu orang Irian diputuskan oleh Dewan Keamanan. Kalau orang Papua mau coba kembalikan masalah Pepera melalui Dewan keamanan PBB, itu imposible, tidak mungkin.

Dan sekarang PBB tidak mikir kasih merdekakan negara- negara kecil. Yang sekarang PBB pikirkan penyakit Aids, kekurangan makanan, Global Environtmen, semua itu yang dipikir. Bukan memerdekakan negara kecil.

Malah negara kecil mau gabung dengan negara besar karena perekonomian. Jadi kita orang Papua mau pikir merdeka, itu susah. Saya berjuang betul, dari umur 23 tahun saya sudah keluar dan saya warga negara Swedia sebelum saya kembali ke republik ini. Kawan saya Hasan Tiro almarhum, Gubernur Aceh sekarang, sama-sama kita di Swedia dan mereka dari GAM, kita dari OPM, sama-sama hidup di Swedia.

Nyatanya dia jadi gubernur Aceh, dan saya sama pak Frans kembali. Kita mau kembali untuk membangun republik ini, tidak melihat ada masa depan untuk Aceh merdeka atau Papua merdeka.

Dan kalau dilihat dari sejarah, Papua sudah masuk dari tahun 1827 sudah masuk Hindia Belanda. Kalau ada orang yang bilang, oh itu tidak, baru masuk tahun 1969, nggak, itu sejarah sudah buktikan bahwa tanggal 24 Agustus 1827, 100 tahun sebelum sumpah pemuda, Papua sudah masuk dalam republik ini.

Jadi kalau ada yang bilang Pepera itu belum selesai, anak-anak muda yang sekarang tidak belajar, pertanyaan saya kepada anak muda ini, kalau besok merdeka, mereka mau bikin apa, mau jadi apa.

Saya bilang pada mereka belajar baik jadi orang yang berguna bagi bangsa. Republik ini besar dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa dipakai di mana saja. Di era globalisasi ini kamu bisa dipakai di Amerika asal pintar. Buktikan bahwa kamu orang Indonesia bisa dipakai di seluruh dunia, apakah kamu dari Papua, Ambon, Aceh, Jawa, Kalimantan, terserah.

Tapi jangan pikir untuk merdeka. Merdeka itu buat saya imposible. Saya ini berjuang sampai sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan bilang kembali kepada akar. Asal saya itu Papua, sama-sama republik, republik yang besar. Karena kalau besok kita merdeka, Papua terpisah, kita mau pikir mau masuk mana, Asean atau G-20.

Sekarang negara-negara kecil di Pasifik pikir ke situ, Papua Nugini, Vanuatu, dulu mereka lihat Australia, sekarang ini mereka lihat ke Indonesia. Dan wartawan harus tahu bahwa Melanesia yang terdiri dari Papua Nugini, Solomon, Vanuatu, New Caledonia, Fiji. Lima (5) negara Melanesia ini, 3 negara yang sudah kita rangkul yaitu PNG, Fiji, tinggal Vanuatu negara kecil yang penduduknya hanya 250 ribu orang, itu seluruh penduduk Jayapura, Fiji paling 600 ribu orang, PNG 6 juta, Solomon 500 ribu orang, Kanaki 300 orang. Jadi kalau mau tahu penduduk Indonesia, Melanesia itu ada 5 provinsi. Papua, Ambon, NTT, NTB, semua rumpun Melanesia, semuanya 11,5 juta dibanding dengan cuma berapa juta di PNG, Solomon, Vanuatu, New Caledonia dan Fiji. Jadi kalau mau lihat kita di sini, rumpun Melanesia di Indonesia lebih banyak daripada negara-negara yang sudah merdeka itu.

Jadi saudara-saudara itu harus pikir bahwa saudara kita rumpun Melanesia meski orang Indonesia harus gabung dengan mereka, Di situ bisa lihat, Vanuatu sendiri tidak mau mengakui bahwa kita ini Indonesia. Kita ini Indonesia tapi rumpun Melanesia itu beda. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh bapak PM Vanuatu di sidang HAM PBB di Jenewa, itu cerita lama, cerita lama yang mau membuka mata dunia. Tapi mata dunia sudah tidak bodoh, tidak duduk diam dengar saja.

Mereka tahu bahwa Papua sudah berubah dari dulu yang dibilang pembunuhan banyak sekarang tidak. Bahkan orang papua pikir untuk membangun supaya bisa sama dengan provinsi lain di Indonesia. Hanya sekarang ada sporadic anak-anak muda yang pikir harus merdeka. Mereka tidak tahu bahwa merdeka itu susah. Menjalankan satu pemerintahan, satu negara itu tidak mudah. Saya melihat sendiri kemerdekaan.

Apa pengalaman masa lalu Anda yang membentuk pola pikir seperti sekarang?

Saya tamat pilot tahun 1975 dari Australia dan saya bekerja di negara …itu susah sekali. Saya dipanggil PM Vanuatu yang pertama dan PM yang sekarang waktu itu baru 20an tahun saya sudah 40an tahun dan anak muda ini tanggal 31 Juni tahun lalu hadir di kemerdekaan Vanuatu bersama pak Frans, kita pergi bicara sama dia, saya bilang, PM saya ingin anda datang ke Indonesia ke Papua.

Dia bilang, “wah kalau saya ke sana, nanti saya ditangkap,” saya jawab, anda seorang PM bagaimana mau ditangkap dah ditahan oleh Republik Indonesia? Datang dan lihat sendiri supaya bicara fakta jangan dengar dari orang bahwa Papua begini, begitu. Lihat sendiri apa yang terjadi di Papua tapi dia tidak berani, itu tanggal 31 Juni 2013. Di rumah kediaman Gubernur Jenderal, kami hadir di resepsi di sana, di Vanuatu, saya bicara langsung dengan PM Vanuatu disaksikan wakil PM dan menlu.

Kepentingannya apa yang Anda lihat, Vanuatu bicara seperti itu?

Kalau menurut saya sejak saya di sana, saya lihat negara ini mau dapat nama juga bahwa dia bisa memerdekaan negara lain, negara Melanesia, itu saja. Artinya mau memerdekakan Papua supaya dia ada nama di dunia.

Dunia akan bilang wah negara kecil yang 250 ribu orang bisa mengalahkan negara besar yang 250 juta orang, memerdekaan satu propinsi dari negara yanag berpenduduk 250 juta orang, itu saja keinginannya.

Dan dia bilang itu statemen dari almarhum PM. bahwa Vanuatu tidak merdeka atau Melanesia tidak merdeka bila negara Melanesia lain termasuk Papua, Papua barat dan Kanaki belum merdeka. Tapi dia tidak tahu bahwa Melanesia di Indonesia termasuk Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB. Statemen itu keliru. Saya berani pergi bicara sama PM Vanuatu, saya tidak takut, saya hanya takut kepada Tuhan, saya akan berbicara kebenaran. 

Ada saudara kita di Vanuatu, Andi, kawan saya sekolah gabungan tahun 1966, dia manager Black Brothers, band yang terkenal tahun 60an, melarikan diri tahun 1979 ke Belanda dan terus ke Vanuatu dan menetap di sana. 

Saya lari keluar ke Swedia dan mereka ditahan. Mereka ditahan oleh kelompok Lini dimasukkan dalam penjara dideportasi ke Australia. Sekarang black brothers semua kembali ke Italia … Kepala West Papua National Congres for liberation (WPNCL).

Itu ketuanya pak Andi Ayammi Seba tapi wakil ketuanya dr Jono. Mereka dua selalu kasih masukan kepada perdana menteri. Dan PM ini PM yang muda dan selalu menentang okupasi tanda kutip Indonesia pada Papua. Karena begitu banyak jadi mereka itu. Saya pernah bicara dan Tripartit di New Zealand mengenai nasib orang Papua. Mereka itu benar-benar menentang pemerintah Indonesia menduduki tanah Papua.

PM Vanuatu

WPNCL ini terdiri dari banyak faksi?

Oh faksi banyak faksi. Perjuangan Papua ini terdiri dari banyak faksi di Belanda ada beberapa, di Swedia dipimpin bapak Jacob. Saya bersama pak Jacob dideportasi dari Papua Nugini tahun 1979, kita 5 orang yang pergi. WPNCL ini banyak didengar karena kerjasama dengan Vanuatu. PNG, Fiji dan Solomon tidak terpengaruh.

Malah kemarin waktu PM Vanuatu bikin komentar di Jenewa, PM Solomon bilang masalah Papua sudah selesai. Papua Issue tidak ada lagi. Papua adalah bagian dari Indonesia, itu saja. Jadi dia menentang apa yang dikatakan PM Vanuatu. Lebih baik mereka yang bicara, PM Solomon pernah datang ke sini berkunjung tahun lalu, bulan Juni bertemu presiden. Sekarang dia memihak kepada kita, dulu memang anti, keras sekali.

WPNCL punya massa juga?

Iya punya massa tapi waktu MSG di New Caledonia menentukan bahwa dari 5 negara Melanesia harus kirim mentri luar negerinya untuk lihat Papua. Bulan januari baru baru, mereka datang tapi Vanuaatu boikot tidak mau. Menlu PNG datang, Fiji datang, Solomon datang, Wakil Menlu Kanaki datang.

Vanuatu tidak kirim dan mereka pergi. Saya dan pak Frans antar sampai di Papua dan mereka lihat sendiri dan bilang pembangunan di Papua beda, jauh sekali dengan negara-negara kecil di Melanesia macam di Solomon, Vanuatu, Kanaki. Bahkan Fiji mengakui bahwa kemajuan di Papua lebih besar dari negara-negara yang sudah merdeka di Pasifik Selatan.Mereka datang tanggal 10 – 11 Januari ini, menginap dan pergi.

Saya dan pak Frans yang dulu menentang Indonesia, bagaimana perubahan besar dan itu dikonfirmasi oleh Menlu Fiji yang juga ketua delegasi menlu yang datang berkunjung ke sini. Kita diundang oleh beliau untuk kasih lecture di Universitas Fiji dan mahasiswa semua baru dapat keterangan yang baik, bagaimana Papua sekarang ini, karena banyak simpang siur pemberitaan tentang Papua. Jadi Papua kacau.

Tapi setelah menlu-menlu PNG, Fiji, Solomon, New Caledonia melihat sendiri mereka bilang Papua maju pesat. Dan kita mau pemerintah Vanuatu kirim menlunya atau anggota parlemennya datang untuk melihat sendiri pembangunan di Papua dan pulang kasih tahu sama PMnya jangan hanya omong karena ada sms/internet yang ada foto tahun 70-an, itu semua omong kosong.

Saya bilang, perdana menteri kau lihat foto itu baik-baik. Foto itu sama saja setiap hari. Kau mesti lihat benar foto itu. Saya pernah buat propaganda macam itu, dulu. Jadi jangan taken for granted. Kalau setiap hari tentara Indonesia bunuh 10 orang berarti 10 tahun, semua orang Papua dibunuh, berarti tidak ada orang Papua. Itu tidak masuk akal buat saya. Untuk itu kirim mentri atau datang sendiri lihat Papua.

Tapi sebesar apa dia berteriak seperti yang saya bilang, 250 ribu tinggal kasih duit aja akan diam. Dia perlu makanan dan bantuan. Saya bilang kalau ada kekurangan apa-apa, negara saya bisa bantu kamu. Jangan bicara soal Papua. Papua punya penduduk 2,5 juta kamu 250 ribu. Jangan bikin Papua jadi isu komoditas untuk kamu. Dia mau dibilang negara kecil hebat bisa kalahkan negara besar di Asia.

Dan mereka pakai Papua jadi komoditas di Vanuatu, isu Papua merdeka untuk jadi anggota parlemen.Tapi tugas saya dan masyarakat Papua bilang ke mereka bahwa masalah Papua bukan masalah kamu. Masalah Papua adalah masalah Indonesia. Masalah Vanuatu bagaiamana kamu bisa dapat kerja dan pembangunan negeri kamu.

Kalau tidak kamu tidak tahu akan ke mana dan jadi macam apa. Solomon sekarang negara gagal dan diduduki oleh Australia, tahun lalu baru dibicarakan kembali bagaimana Solomon kembali berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Saya lihat Vanuatu harus hati-hati jangan jadi negara gagal. 1-2 bulan yang lalu ada mosi tidak percaya pada PM sekarang, anak muda kelahiran Perancis, bapaknya orang Perancis, mamanya orang Haiti pindah dari Perancis ke Vanuatu karena bapaknya beli plantasi di sana, plantasi coconut.

Jadi anak ini dididik dari bapaknya yang jual kopra, sekarang anaknya jadi PM dan bilang mau lepaskan Papua. Lebih baik dia urus kelapa di sana daripada urus Papua. Itu saran saya kepada dia.

Kalau dari perekonomian, Anda lihat Papua sudah cukup bagus?

Belum cukup karena kembali pada otonomi khusus, kembali pada masyarakat Papua sendiri. Pemimpin Papua sendiri yang harus sadar bagaimana mempergunakan uang itu, uang yang begitu banyak.

Uang itu dipergunakan gubernur, walikota, bupati, DPR, sementara masyarakat bawah tidak merasakan apa itu otsus. Contoh, di kampung saya saja orang di kampung bilang, waktu Jakarta msih pegang duit, kita bisa makan ampas-ampas yang jatuh. Sekarang ini orang Papua pegang sendiri sampai ampas di meja mereka jilat dan semuaa habis. Jadi tidak terbagikan kepada rakyat di bawah.

Sedih saya. Mereka kata, Papua tipu Papua. Bupati hanya janji bangun jalan tapi untuk ke Jakarta satu bupati bisa bawa uang sampai Rp 3 miliar, saya tanya untuk apa? Itu uang jalan katanya. Kerja dinas satu hari di provinsi dibuat satu minggu. Mereka punya rumah di beberapa daerah seperti Bali, Manado. Mereka pakai uang rakyat untuk itu. 1 kepala suku di Manokwari, dulu pemberontak sekarang dia bilang tidak ada pilihan selain ikut Indonesia.

Kita harus kerja untuk bangun Papua supaya berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Sekarang ini lebih rendah karena pendidikan dan ini harus dikejar. Banyak orang tua yang mulai sadar tapi anak muda mungkin karena tergiur lebih maju, baik tapi mereka tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. (red)

Read More

OPM Kacaukan Perbatasan RI-PNG

Penjaga perbatasan RI-PNG, red.

Jayapura - Aksi provokasi untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu telah dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga negara RI di Papua New Guinea (PNG) yang hari ini, Sabtu (5/4/2014), melakukan penclobosan. 

OPM melakukan aksi penembakan, pembakaran ban bekas, dan pengibaran bendera bintang kejora di titik Zero batas Tugu Perbatasan kedua negara di Wutung. Aksi tersebut terjadi pada pukul 05.30 WIT oleh sekitar 30 orang kelompok Mathias Wenda yang berujung pada kontak tembak.

Saat itu beberapa orang wartawan dari Jayapura akan melakukan perjalanan ke Vanimo (ibu kota Provinsi Sandoun, PNG) untuk meliput pelaksanaan Pemilu RI di negara tetangga tersebut.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Arh Rikas Hidayatullah membenarkan terjadinya aksi tersebut yang disebutnya merupakan provokasi. 

"Kelompok GSP/B OPM berumlah 30 orang menurunkan Bendera Merah Putih di Pos Skouw Lintas Batas RI-PNG, kemudian mereka menaikkan bendera bintang kejora, membakar papan reklame," kata Rikas.

Kemudian pada pukul 09.30 WIT terjadi penembakan ke arah mercus uar atau tower perbatasan yang mengenai kaca tower tersebut. 

"Serpihan kaca melukai Serma Tugino, anggota unit intel Kodim 1701/JYP di bagian kepala, Kapolres kena serpihan kaca, anggota polisi tertembak di kaki," ungkap dia.

Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak antara TNI/Polri dan kelompok tersebut. Kelompok GSP/B OPM tersebut diperkirakan membawa 6 pucuk senjata campuran. 

Upaya kelompok ini untuk memprovokasi dan mengacaukan keamanan kerap dilakukan di sekitar perbatasan RI-PNG. 

"Mereka mengeluarkan tembakan yang mengenai kaca tower dan selanjutnya melarikan diri ke wilayah PNG," Rikas menjelaskan. (red)

Read More

DANREM 172/PWY BERTEMU LAMBERT PEKIKIR

Danrem 172/PWY dan Lambert Pekikir

Keerom - Komandan Korem 172/Praja Wira Yakti Kolonel Inf Herman Asaribab beserta jajarannya bertemu dengan Koordinator Umum TPN/OPM wilayah Keerom, Lambert Pekikir bersama belasan anak buahnya, di Kampung Workwana, Distrik Arso Kota, Kabupaten Keerom, pada Rabu (12/3) kemarin. 

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam lebih dari pukul 10.00 WIT. Demikian, dalam press releasenya ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Rabu, (12/3). Dalam pertemuan itu, Danrem 172/PWY menjelaskan bahwa kedatangannya sebagai bentuk silahturahmi sebagai sesama putra Papua guna menjalin persamaan dalam perbedaan. 

Hubungan komunikasi dengan Lambert Pekikir sebenarnya sudah berlangsung sejak Agustus 2013 lalu, hanya saja karena tingkat kesibukan maka belum sempat berkunjung ke rumah Lambert Pekikir. Meski adanya perbedanaan pandangan dengan Lambert Pekikir, namun sama-sama mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelesaikan suatu masalah harus dengan cara-cara yang elegan (solusi yang terbaik), karena yang namanya kekerasan tidak menyelesaikan sebuah masalah.

“Nah persamaan inilah yang paling penting dan perlu terus dibina, karena dalam situasi yang damai semua dapat mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah Keerom. Sesuai kebijakan dan arahan Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih bahwa bagi mereka yang berbeda pandangan bukan berarti musuh untuk itu sebagai sesama Putra Papua,” ucapnya.

Sebab itu, Danrem 172/PWY mengimbau kepada saudara-saudaranya yang masih memiliki pandangan yang lain agar bisa bersatu dan kembali ke kampungnya masing-masing, bersama membangun daerah, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Karena, Papua masih membutuhkan putra-putrinya untuk membangun negeri, membangun SDM yang baik dan handal, yang bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. 

“Papua membutuhkan kita dan Papua menanti karya nyata dari kita untuk ikut membangun Papua menuju kesejahteraan rakyat. Karena kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Lambert Pekirkir memberikan apresiasi kepada Danrem 172/PWY dan jajarannya yang bisa menyempatkan diri datang dan hadir di Kampung Workwana guna bertemu dengan dirinya dan bawahannya. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pangdam dan Danrem yang bisa menanggapi permintaan dirinya. Dan disini ia menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan waktu dan proses untuk memberikan pemahaman kepada jaringannya di seluruh Papua terkait kedamaian yang sedang diusung. Kalau untuk wilayah Keerom dirinya menjamin itu aman tidak ada kekerasan, hanya saja untuk daerah lainnya masih butuh pemahaman yang baik. Lanjutnya pula, pendekatan yang dilakukan oleh Danrem 172/PWY merupakan pendekatan kekeluargaan yang tidak terikat dengan institusi kerjanya sebagai aparat pemerintah dan negara. 

“Terkait slogan Keerom Damai yang sedang diupayakan, saya usulkan agar diundurkan karena menyangkut pokok pikiran yang harus kita bangun ke semua pihak agar pemahaman tercipta dan menjadi pedoman yang bagus serta pegangan yang baik bagi semua pihak. Dan hendaknya dilaksanakan setelah Pemilu ini dengan melakukan sosialisasi,” ucapnya.

Soal turun gunung (kembali ke pangkuan NKRI, red), Lambert Pekikir tidak memberikan jawaban pasti, tetapi Keerom damai, untuk semua dan Papua itu tergantung sosialisasi dan tergantung semua teman-teman sesama perjuangan Papua Merdeka menerima komitmen Keerom Damai, yang tentunya semua itu akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tertentu.

“Tentunya semua bisa menerima terutama yang cinta damai, dan di Keerom, Pak Panglima juga telah memberikan jaminanan keamanan bagi semua pihak,” pungkasnya. (red)

Sumber:

http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13988-danrem-172-pwy-bertemu-lambert-pekikir

Read More

KELOMPOK KRIMINAL DIDUGA ANIAYA SEORANG WARGA SIPIL

Kelompok Kriminal Bersenjata

Merauke (11/3) - Alangkah malang nasib yang menimpa Alex Pay karena ia dianiaya dan lehernya disayat menggunakan benda tajam dan diduga pelakunya adalah pelaku kriminal yang sering melakukan tindak kejahatan di Merauke. Meskipun tidak sampai mengancam nyawanya, luka pada bagian leher Alex sangat serius.

Kasus itu terjadi pada Minggu, 10 Maret 2014 sekitar pukul 24.00 WIT di sekitar Jalan Cikombong, Merauke. Dalam laporan korban di Polres Merauke, korban Alex Pay mengatakan bahwa dirinya ditelepon oleh seorang teman untuk pergi mengangkut pasir. Setelah pasir diangkut, pelaku kriminal yang berjumlah dua orang itu memintanya untuk membeli minuman keras dan permintaan itu dituruti oleh korban.

Setelah minum bersama, korban pamitan untuk pulang. Kedua pelaku kriminal tersebut ikut bersama-sama dengan menumpang angkutan kota yang dikemudikan korban. Mereka bergerak menuju ke daerah Kelapa Lima. Namun, sesampai di jalan Cikombong, pelaku yang belum diketahui identitasnya itu, meminta uang. Namun, korban menolak dan menjawab jika ia tidak memiliki uang, dan uang yang dia bawa adalah milik atasannya.

Tiba-tiba seorang pelaku kriminal tersebut merampas tas korban dan menjambak rambut korban sambil memukul. Sedangkan pelaku kriminal yang satu lagi diduga menyayat leher korban dengan menggunakan benda tajam. Karena panik dan ketakutan, korban meloncat dari atas mobil dan melarikan diri.

Secara terpisah pihak Polres Merauke pada Selasa (11/3) mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan dan melakukan pengecekan ke TKP.

"Kita telah terjunkan petugas untuk mengecek langsung ke TKP agar diperoleh informasi yang jelas," ungkap Kapolres.

Saat ini indikasi mengenai siapa pelaku kriminal tersebut masih ditelusuri pihak Kepolisian. Pihak aparat kepolisian mengatakan akan menindak tegas para pelaku kriminal yang selalu membuat resah warga masyarakat. 

Ketika ditanya apakah pelaku merupakan Kelompok Kriminal Bersejata yang berada dan sering melakukan tindakan meresahkan warga masyarakat di wilayah Merauke, Kapolres menyatakan akan mendalaminya. 

"Kita akan dalami kejadiannya, Namun, jika benar terbukti, akan kita tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," tandasnya. (red)

Read More

JANGAN TERGIUR PIDATO PM VANUATU YANG MENJUAL PAPUA

Mantan Menlu OPM, Nick Messet

JAYAPURA - Terkait pidato Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, disikapi dengan dingin oleh Mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet. Ia menganggap pidato itu tak akan membawa sesuatu yang berarti bagi Papua. Bahkan, jalan Kemerdekaan bagi bangsa Papua sudah tertutup rapat. 

‘’Rakyat Papua jangan mau senang atau mimpi dengan apa yang disampaikan PM Vanuatu di SU PBB bakal menjadi kenyataan. Masalah Papua tidak akan diangkat lagi, karena sudah selesai pada tanggal 19 November 1969 melalui DK PBB. Jadi jelas, tidak akan ada jalan untuk Merdeka. No Way! It’s Over,’’tandas Nick Messet melalui pesan elektroniknya, Kamis 3/3/2014 malam. 

Nick Messet pesimis masalah Papua akan kembali dipermasalahkan, karena bukan kali pertama saja persoalan Papua diangkat di dalam forum resmi PBB, tapi hasilnya selalu nihil, karena memang masalah Papua sudah final yakni bagian dari NKRI yang tak terpisahkan. 

‘’Bagi saya pidato-pidato seperti yang dikemukakan Karkas di SU PBB adalah hal wajar, tapi tidak pernah ada kelanjutannya. Karena tahun 2000 waktu Millenium Summit pernah juga dipersoalkan oleh Mantan PM Vanuatu Hon Barak Tame Sope, juga Presiden Nauru Alm. Hon Bernad Dowiyogi, hasilnya sama tidak ada reaksi dari PBB mengenai Papua, karena memang masalah Papua bagi PBB sudah selesai sejak 1969,’’jelasnya.

Untuk itu saya berharap, kata Nick Messet yang pernah tinggal di Eropa selama 40 tahun memperjuangkan kemerdekaan Papua, masyarakat Papua tidak tergiur dengan pidato PM Vanuatu, karena PBB tidak akan pernah menggubrisnya. ‘’Rakyat Papua jangan termakan dengan pidato PM Vanuatu, sebab itu hanya mimpi,’’ ucapnya. 

Rakyat Papua juga lanjutnya, harus mengerti bahwa negara Vanuatu adalah negara kecil yang memiliki masalah namun tak bisa diselesaikan oleh PM Karkas. ‘’Masyarakat Papua harus tahu bahwa negara Vanuatu yang kecil punya masalah yang tak kunjung bisa diselesaikan PM. Bahkan masyarakat Vanuatu sendiri tidak senang dengan pemerintahan Karkas,’’terangnya. 

Sebaiknya mari seluruh rakyat Papua yang ada di tanah Papua bekerja keras untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik, karena saat ini pemerintah memberikan perhatian yang besar dan luas, dengan berbagai kebijakan untuk kemajuan Papua. 

‘’Sekali lagi saya katakan, masyarakat Papua jangan tergiur dengan pidato-pidato orang-orang yang tak hidup di tanah Papua, karena mereka tidak bertanggung jawab apa yang akan terjadi di tanah Papua, terhadap orang-orang Papua yang minta Merdeka. Sebaiknya mari kita kerja keras membangun Tanah Papua yang damai dan aman,’’ imbaunya. (red)

Sumber:

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/9196-jangan-tergiur-pidato-pm-vanuatu

Read More

PM Vanuatu Angkat Pelanggaran HAM Papua Di Jenewa

PM Vanuatu

JAYAPURA - Perdana Menteri (PM), Vanuatu, Mr Moana Carcasses Kalosil akan menggugat dan mendorong penyelesaian persoalan Papua diangkat ke dunia Internasional. Untuk itu, PM Moana berencana membawa masalah Papua ke Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang akan bersidang di Jenewa, Swiss pada tanggal 4 Maret 2014. 

Hal itu diungkapkan Koordinator Juru Runding Papua, Octovianus Motte kepada SP dari Amerika Serikat pada Jumat (28/2) dini hari. Octovianus Motte terpilih sebagi juru runding di luar negeri dalam Konferensi Perdamaian Tanah Papua (KPP) 2011, yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Juli di Jayapura. 

“Nanti pada tanggal 4 Maret, PM Moana akan berpidato soal kondisi HAM di Papua dan ini adalah perjuang dia mengungkapkan apa yang terjadi di Papua,” ujar Motte yang telah memilih menjadi Warga Amerika Serikat. 

Menurutnya, Mr Moana akan berbicara sekitar pukul 12.00 waktu Genewa. Dijelaskan, persolaan yang kembali diungkap adalah kondisi HAM di Papua dan pelurusan sejarah Papua. 

“Terpenting juga PM Moana akan mengungkapkan soal kesalahan yang terjadi pada Pepera Tahun 1969, Act of Free Choice pada rakyat Papua Barat,” ujarnya. 

Sidang tahunan itu akan dihadiri Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, President Dewan HAM PBB, Baudelaire Ndong Ella, Presiden PBB John W. Ashe, dan Komisioner Tinggi PBB Navi Pillay. (red)

Sumber:

http://www.suarapembaruan.com/home/pm-vanuatu-angkat-pelanggaran-ham-papua-di-jenewa/50290

Read More

KODAM CENDERAWASIH SITA SENJATA API DARI KELOMPOK SIPIL

foto ilustrasi senjata (red)

Jayapura - Kodam XVII/Cenderawasih telah berhasil menyita 24 pucuk senjata api berbagai jenis yang sebagian besar adalah senjata rakitan dari kelompok sipil bersenjata. Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua di Jayapura, Selasa (4/3/2014) mengatakan, senjata api tersebut sebagian besar adalah senjata rakitan yang masih dapat digunakan untuk membunuh.

Pangdam menjelaskan bahwa senjata tersebut diperoleh sejak awal Januari 2014 dari berbagai daerah di tanah Papua. Senjata itu ada yang diserahkan sendiri oleh masyarakat yang sadar dan ingin kembali ke kampung halaman serta hasil sitaan saat kontak senjata antara anggota TNI dengan kelompok bersenjata.

"Saya sudah perintahkan anggota di lapangan untuk tidak mengejar kelompok bersenjata hingga ke markas mereka, tapi sebaliknya bila kelompok itu mengganggu masyarakat segera tangkap," katanya.

Mayjen TNI Christian Zebua mengaku, pola yang diterapkan anggota TNI saat ini adalah dengan membantu masyarakat dalam segala bidang. Karena itu anggota saat ini sudah dibekali dengan berbagai keterampilan termasuk pertanian dan perikanan. Karena itulah diharapkan dengan makin dekatnya hubungan antara masyarakat dengan TNI, maka masyarakat yang selama ini memiliki senjata api mau menyerahkan ke anggota TNI. (red)

related to:

http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/81028/2014/03/04/kodam_cenderawasih_sita_senjata_api_dari_kelompok_sipil.tvOne

http://jogja.antaranews.com/berita/320351/kodam-cendrawasih-sita-24-pucuk-senjata-api

Read More