 |
| foto: Cepos |
Jayapura - Adanya anggapan sebagian kecil masyarakat yang mengatakan bahwa 1 Desember adalah hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibantah oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol. Drs. Yotje Mende,SH,M.Hum. Bukan hanya membantah, Kapolda bahkan mengultimatum organisasi ini untuk tidak macam-macam, apalagi sampai berani mengibarkan bendera Bintang Kejora di wilayah Indonesia.
“Tidak ada hari ulang tahun itu karena itu (OPM,red) adalah organisasi terlarang di Indonesia. Saya sudah instruksikan seluruh jajaran saya, jika ada bendera Bintang Kejora, maka harus ditindak tegas karena itu tidak benar. Kita adalah NKRI, mereka menggemborkan adanya OPM, itu saya anggap tidak ada,” tegas Kapolda saat ditemui usai memimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra di Mapolda Papua, Rabu (26/11).
Kapolda menyatakan jika memang benar ada kelompok bersenjata yang kemudian berani mengibarkan bendera itu, maka akan dihadapi oleh kepolisian dengan bersenjata.
Mengenai daerah rawan, Kapolda bisa memprediksi tapi tidak bisa memastikan mana saja daerah rawan tersebut. Namun yang jelas, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menangkap orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan akan dikenai pasal makar.
“Kita tidak bilang mereka itu separatis, tetapi mereka adalah kelompok kriminal bersenjata. Jadi itu saja. Tidak boleh ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Mereka yang mengibarkan itu berarti makar. Makar itu dilarang oleh undang-undang dengan ancaman hukuman 10 tahun ke atas, kita akan tegakkan,” tegasnya lagi.
Kapolda menjelaskan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan satuan samping, yaitu TNI, untuk penindakan tegas tersebut. Dicontohkannya, kelompok KNPB di Dogiyai yang ingin melakukan ulang tahun itu tidak ada karena KNPB tidak diakui. Maka dari itu, dihadapi oleh kepolisian dengan kekuatan pasukan. Jika ada anggotanya yang salah bertindak, juga akan ditindak tegas.
“Kita sudah ada penambahan pasukan di beberapa titik, Brimob sudah kita tambah di perbatasan sebanyak 3 SSK, kemudian dari TNI sendiri sudah ada penambahan batalyon. Karena kalau ada dari PNG masuk ke Indonesia untuk merayakan hal itu maka kita akan tegas, tidak boleh,” ucapnya.
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan sendiri juga mengatakan hal yang sama. Bahwa seluruh Papua dilihatnya masih dalam situasi kondusif. Bahkan pihaknya juga telah menggelar pasukannya di daerah pegunungan dengan kewaspadaan penuh. Pangdam menjawab dengan jelas, bahwa jika OPM menyakiti hati rakyat maka akan ditindak secara hukum.
Termasuk tanggal 1 Desember yang biasanya menimbulkan gejolak di Papua, juga ditanggapi dengan santai oleh Pangdam. Meski demikian, Pangdam sejalan dengan Kapolda bahwa jika pihaknya diminta bantuan oleh kepolisian untuk menindak tegas pengibar Bintang Kejora, maka TNI siap sedia.
“Polisi di sini yang dikedepankan, kalau minta bantuan TNI maka kita siap. Sampai saat ini tidak ada indikasi gejolak-gejolak, peningkatan kewaspadaan juga tetap ada terutama mengenai protap-protapnya, patroli, keamanan senjata, termasuk kalau bergerak minimal tiga orang,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tommy Mano, MM didampingi sejumlah pimpinan SKPD bersama dengan Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare,SIK, Dandim 1701 Jayapura, Letkol Inf. Yoyok Pranowo dan Danyon 623/BWU Letkol Inf. Singgih Pambudi Ariyanto, S.IP menyambangi perbatasan RI- PNG.
Kunjungan ini dalam rangka mengecek keamanan dan ketertiban di daerah Perbatasan Jelang 1 Desember 2014, yang mana 1 Desember tidak boleh ada Bintang Kejora yang berkibar di Kota Jayapura.
Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tommy Mano,MM mengungkapkan bahwa kunjungan yang dilakukan pihaknya ke perbatasan RI-PNG ini dalam rangka mengecek kamtibmas di daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan Pemerintah RI sehingga pihaknya turun langsung untuk mengecek kondisi terkini untuk memastikan Kota Jayapura aman dan tidak aktivitas menaikan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2014.
”Saya bersama Pak Kapolres dan Dandim berkomitmen untuk menjaga wilayah kota ini tidak boleh ada yang menganggu. Oleh sebab itu kami bertiga mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk membantu kami memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Jayapura,” ungkapnya di sela-sela kunjungan ke daerah perbatasan RI-PNG, Rabu (26/11).
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Jayapura baik yang ada di daerah kota maupun hingga Muara Tami serta daerah perbatasan RI-PNG.
”Warga kota harus aman oleh karena itu kami menghimbau agar tanggal 1 Desember 2014 tidak ada kenaikan bendera Bintang Kejora karena warga kota harus aman dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab masing-masing sesuai dengan apa yang dikerjakan,” katanya.
Menjelang Natal yang kian dekat, Wali Kota Tommy Mano mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut kelahiran putra Natal. ”Kami mengajak semua masyarakat kota dari berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pencanangan Kota Jayapura menyambut Natal yang dilaksanakan Pemkot Jayapura pada Senin (1/12),” pungkasnya.
Sementara itu, Danyon 623/BWU Letkol Inf. Singgih Pambudi Ariyanto, S.IP dalam penjelasan kepada rombongan Wali Kota dan Muspida menjelaskan bahwa dalam 4 bulan terakhir ini kondisi perbatasan kondusif, di mana untuk pasar perbatasan sendiri telah beroperasi kembali walau 2 kali dalam seminggu, namun antusiasme warga yang berkunjung meningkat terutama warga Negara Papua New Guinea (PNG).
Sumber: Cenderawasih Pos
